Menampilkan 1–10 dari 40 hasil
· ~13ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 87 · Tahun 2013
Penguasaan Perencanaan/ Peruntukan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tembus dan Missing Link Jalan Penggilingan- Jalan Rajiman- Jalan Pulogadung- Jalan Bekasi Raya, Kota Administrasi Jakarta Timur
literasihukum.com/peraturan/13990/penguasaan-perencanaan-peruntukan-tanah-untuk-pelaksanaan-pembangunan-jalan-tembus-dan-missing-link-jalan-penggilingan-jalan-rajiman-jalan-pulogadung-jalan-bekasi-raya-kota-administrasi-jakarta-timur
…Tahun 2013 tentang Penguasaan Perencanaan/ Peruntukan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tembus dan Missing Link Jalan Penggilingan- Jalan Rajiman- Jalan Pulogadung- Jalan Bekasi Raya, Kota Administrasi Jakarta Timur
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 150 · Tahun 2012
• 28 Sep 2012
Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan (Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani/By Pass Sampai Dengan Jalan Bekasi Raya) Kota Administrasi Jakarta Timur-Utara
literasihukum.com/peraturan/9908/penguasaan-perencanaanperuntukan-bidang-tanah-untuk-pelaksanaan-pembangunanpelebaran-jalan-perintis-kemerdekaan-dari-jalan-jenderal-ahmad-yaniby-pass-sampai-dengan-jalan-bekasi-raya-kota-administrasi-jakarta-timur-utara
…ng Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran Jalan Perintis Kemerdekaan (Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani/By Pass Sampai Dengan Jalan Bekasi Raya) Kota Administrasi Jakarta Timur-Utara
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 144 · Tahun 2012
• 28 Sep 2012
Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Jalan Denpasar Dari Jalan Prof. Dr. Satrio Sampai Dengan Jalan Pedurenan
literasihukum.com/peraturan/10005/penguasaan-perencanaanperuntukan-tanah-untuk-pelaksanaan-pembangunan-trace-jalan-denpasar-dari-jalan-prof-dr-satrio-sampai-dengan-jalan-pedurenan
…2012 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Trace Jalan Denpasar Dari Jalan Prof. Dr. Satrio Sampai Dengan Jalan Pedurenan
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 124 · Tahun 2012
• 18 Sep 2012
Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tembus Jalan Kuningan-Jalan Setiabudi
literasihukum.com/peraturan/10895/penguasaan-perencanaanperuntukan-bidang-tanah-untuk-pelaksanaan-pembangunan-jalan-tembus-jalan-kuningan-jalan-setiabudi
…2012 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tembus Jalan Kuningan-Jalan Setiabudi
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 71 · Tahun 2013
• 16 Jul 2026
Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalan Kendal Terusan Sejajar Rel Kereta Api dari Jalan Blora Tembus Jalan KH. Mas Mansyur Kota Administrasi Jakarta Pusat
literasihukum.com/peraturan/14122/penguasaan-perencanaanperuntukan-tanah-untuk-pelaksanaan-pembangunan-jalan-kendal-terusan-sejajar-rel-kereta-api-dari-jalan-blora-tembus-jalan-kh-mas-mansyur-kota-administrasi-jakarta-pusat
…Tahun 2013 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan Jalan Kendal Terusan Sejajar Rel Kereta Api dari Jalan Blora Tembus Jalan KH. Mas Mansyur Kota Administrasi Jakarta Pusat
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 70 · Tahun 2013
• 16 Jul 2026
Penguasaan Perencanaan/Peruntukkan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran Jalan Tembus Jalan Boulevard-Jalan Pegangsaan Dua
literasihukum.com/peraturan/17581/penguasaan-perencanaanperuntukkan-tanah-untuk-pelaksanaan-pembangunanpelebaran-jalan-tembus-jalan-boulevard-jalan-pegangsaan-dua
…tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukkan Tanah untuk Pelaksanaan Pembangunan/Pelebaran Jalan Tembus Jalan Boulevard-Jalan Pegangsaan Dua
Peraturan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 13 · Tahun 2024
Kelas Jalan Berdasarkan Penggunaan Jalan Serta Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
literasihukum.com/peraturan/14809/kelas-jalan-berdasarkan-penggunaan-jalan-serta-kelancaran-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kelas Jalan Berdasarkan Penggunaan Jalan Serta Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 11 · Tahun 2006
Wewenang Dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol Pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol Dan Badan Usaha Jalan Tol
literasihukum.com/peraturan/16205/wewenang-dan-tugas-penyelenggaraan-jalan-tol-pada-direktorat-jenderal-bina-marga-badan-pengatur-jalan-tol-dan-badan-usaha-jalan-tol
…Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Wewenang Dan Tugas Penyelenggaraan Jalan Tol Pada Direktorat Jenderal Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol Dan Badan Usaha Jalan Tol
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 12 · Tahun 2024
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/16132/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-24-tahun-2022-tentang-pakaian-dinas-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Man…
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 1 · Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
literasihukum.com/peraturan/16316/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-3-tahun-2017-tentang-klasifikasi-arsip-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordi…