Menampilkan 1–10 dari 40 hasil
· ~17ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Mahkamah Agung · No. 1 · Tahun 2020
• 08 Jul 2026
Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
literasihukum.com/peraturan/14395/pedoman-pemidanaan-pasal-2-dan-pasal-3-undang-undang-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 13 · Tahun 1965
• 06 Jul 1965
Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung
literasihukum.com/peraturan/16922/pengadilan-dalam-lingkungan-peradilan-umum-dan-mahkamah-agung
…ng-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 56 · Tahun 1958
• 24 Jul 2026
Pengubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No.30)
literasihukum.com/peraturan/16538/pengubahan-undang-undang-no-1-tahun-1950-tentang-susunan-kekuasaan-dan-jalan-pengadilan-mahkamah-agung-indonesia-lembaran-negara-tahun-1950-no30
…Pengubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1950 Tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia (Lembaran-Negara Tahun 1950 No.30)
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 14 · Tahun 1985
Mahkamah Agung
literasihukum.com/peraturan/17168/mahkamah-agung
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 29 · Tahun 1950
Penetapan Kejahatan-Kejahatan dan Pelanggaran-Pelanggaran yang Dilakukan dalam Masa Pekerjaan oleh Para Pejabat, yang Menurut Pasal 148 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili oleh Mahkamah Agung Indonesia
literasihukum.com/peraturan/16617/penetapan-kejahatan-kejahatan-dan-pelanggaran-pelanggaran-yang-dilakukan-dalam-masa-pekerjaan-oleh-para-pejabat-yang-menurut-pasal-148-konstitusi-republik-indonesia-serikat-dalam-tingkat-pertama-dan-tertinggi-diadili-oleh-mahkamah-agung-indonesia
…48 Konstitusi Republik Indonesia Serikat dalam Tingkat Pertama dan Tertinggi Diadili oleh Mahkamah Agung Indonesia
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 44 · Tahun 2024
Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung
literasihukum.com/peraturan/15184/perubahan-ketiga-atas-peraturan-pemerintah-nomor-94-tahun-2012-tentang-hak-keuangan-dan-fasilitas-hakim-yang-berada-di-bawah-mahkamah-agung
…erintah Nomor 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah Mahkamah Agung
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 57 · Tahun 2024
Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman
literasihukum.com/peraturan/5324/pola-tata-kelola-rencana-strategis-dan-standar-pelayanan-minimal-rumah-sakit-gigi-dan-mulut-gusti-hasan-aman
…Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 63 · Tahun 2022
FASILITASI PENYELENGGARAAN PERSEMAYAMAN/PELEPASAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH PEJABAT, MANTAN PEJABAT DAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
literasihukum.com/peraturan/8490/fasilitasi-penyelenggaraan-persemayamanpelepasan-dan-pemakaman-jenazah-pejabat-mantan-pejabat-dan-anggota-korps-pegawai-republik-indonesia-lingkup-pemerintah-kabupaten-maros
…tentang FASILITASI PENYELENGGARAAN PERSEMAYAMAN/PELEPASAN DAN PEMAKAMAN JENAZAH PEJABAT, MANTAN PEJABAT DAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 77 · Tahun 2024
Tata Cara Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Melalui Lelang
literasihukum.com/peraturan/15119/tata-cara-penjualan-barang-milik-negara-berupa-kendaraan-perorangan-dinas-kepada-pejabat-negara-mantan-pejabat-negara-pegawai-aparatur-sipil-negara-prajurit-tentara-nasional-indonesia-atau-anggota-kepolisian-negara-republik-indonesia-tanpa-melalui-lelang
…ra Penjualan Barang Milik Negara Berupa Kendaraan Perorangan Dinas Kepada Pejabat Negara, Mantan Pejabat Negara, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Prajurit Tentara Nasional Indonesia Atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa Mela…
Peraturan
Peraturan Mahkamah Konstitusi · No. 2 · Tahun 2021
• 14 Apr 2021
Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang
literasihukum.com/peraturan/14313/tata-beracara-dalam-perkara-pengujian-undang-undang
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang