Hasil Pencarian: Hak Merek

Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 34 · Tahun 1986 • 30 Jul 1986

Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perundang-Undangan Mengenai Hak Cipta Dan Mengenai Merek Perusahaan Dan Merek Perniagaan

literasihukum.com/peraturan/15626/permasalahan-yang-timbul-dalam-pelaksanaan-perundang-undangan-mengenai-hak-cipta-dan-mengenai-merek-perusahaan-dan-merek-perniagaan

…Tahun 1986 tentang Permasalahan Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Perundang-Undangan Mengenai Hak Cipta Dan Mengenai Merek Perusahaan Dan Merek Perniagaan

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 21 · Tahun 1961

Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan

literasihukum.com/peraturan/16729/merek-perusahaan-dan-merek-perniagaan

Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 19 · Tahun 1992

Merek

literasihukum.com/peraturan/17230/merek

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 14 · Tahun 1997

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

literasihukum.com/peraturan/17307/perubahan-atas-undang-undang-nomor-19-tahun-1992-tentang-merek

…(UU) Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek

Peraturan Peraturan Menteri Perdagangan · No. 35 · Tahun 2025

Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi Atas Produk Pertanian dan Kehutanan dan Daftar Merek Refined, Bleached and Deodorized Palm Plein yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum

literasihukum.com/peraturan/6833/tata-cara-penetapan-harga-patokan-ekspor-dan-harga-referensi-atas-produk-pertanian-dan-kehutanan-dan-daftar-merek-refined-bleached-and-deodorized-palm-plein-yang-dikenakan-bea-keluar-dan-tarif-layanan-badan-layanan-umum

…n Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi Atas Produk Pertanian dan Kehutanan dan Daftar Merek Refined, Bleached and Deodorized Palm Plein yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 1 · Tahun 2024 • 15 Nov 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

literasihukum.com/peraturan/14691/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

Peraturan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 1 · Tahun 2024 • 26 Nov 2024

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/14665/organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 4 · Tahun 2025 • 29 Sep 2025

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029

literasihukum.com/peraturan/7433/rencana-strategis-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan-tahun-2025-2029

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029

Peraturan Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia · No. 10 · Tahun 2025 • 23 Sep 2025

Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/7437/tata-cara-pelayanan-pengaduan-permasalahan-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelayanan Pengaduan Permasalahan Hak Asasi Manusia

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 20 · Tahun 1961 • 26 Sep 1961

Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya

literasihukum.com/peraturan/16730/pencabutan-hak-hak-tanah-dan-benda-benda-yang-ada-diatasnya

Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya