Menampilkan 1–10 dari 40 hasil
· ~28ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 239 · Tahun 2015
• 24 Nov 2015
Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
literasihukum.com/peraturan/1503/tata-cara-pemberian-rekomendasi-atas-permohonan-sesuatu-hak-di-atas-bidang-tanah-hak-pengelolaan-tanah-eks-desa-dan-tanah-ekskota-praja-milikdikuasai-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta
…arta Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Ekskota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 182 · Tahun 2015
Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
literasihukum.com/peraturan/3009/tata-cara-pemberian-rekomendasi-atas-permohonan-sesuatu-hak-di-atas-bidang-tanah-hak-pengelolaan-tanah-eks-desa-dan-tanah-eks-kota-praja-milikdikuasai-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta
…arta Nomor 182 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 60 · Tahun 2023
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2019 Tentang Prosedur Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Tanah Laut
literasihukum.com/peraturan/6250/perubahan-kedua-atas-peraturan-bupati-tanah-laut-nomor-116-tahun-2019-tentang-prosedur-pemungutan-pajak-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan-kabupaten-tanah-laut
…an Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2019 Tentang Prosedur Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kabupaten Tanah Laut
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 100 · Tahun 2011
Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Penggantian Nama Badan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah
literasihukum.com/peraturan/1650/penetapan-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan-terhadap-penggantian-nama-badan-hukum-pemegang-hak-atas-tanah
…an Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 100 Tahun 2011 tentang Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Penggantian Nama Badan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 20 · Tahun 1961
• 26 Sep 1961
Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya
literasihukum.com/peraturan/16730/pencabutan-hak-hak-tanah-dan-benda-benda-yang-ada-diatasnya
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya
Peraturan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia · No. 9 · Tahun 2025
• 25 Sep 2025
Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah
literasihukum.com/peraturan/9925/perubahan-atas-peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruang-kepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-5-tahun-2025-tentang-pelimpahan-kewenangan-penetapan-hak-atas-tanah-dan-kegiatan-pendaftaran-tanah
…pala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah
Peraturan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia · No. 2 · Tahun 2025
Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah
literasihukum.com/peraturan/14768/perubahan-atas-peraturan-menteri-agraria-dan-tata-ruangkepala-badan-pertanahan-nasional-nomor-16-tahun-2022-tentang-pelimpahan-kewenangan-penetapan-hak-atas-tanah-dan-kegiatan-pendaftaran-tanah
…ala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 4 · Tahun 1996
• 09 Apr 1996
Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
literasihukum.com/peraturan/17285/hak-tanggungan-atas-tanah-beserta-benda-benda-yang-berkaitan-dengan-tanah
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 41 · Tahun 2016
• 14 Nov 2016
TATA CARA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS DAN KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA DALAM PEMBUATAN AKTA ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
literasihukum.com/peraturan/2847/tata-cara-pelaporan-pejabat-pembuat-akta-tanahnotaris-dan-kepala-kantor-yang-membidangi-pelayanan-lelang-negara-dalam-pembuatan-akta-atau-risalah-lelang-perolehan-hak-atas-tanah-danatau-bangunan
…ANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA DALAM PEMBUATAN AKTA ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 21 · Tahun 2024
• 03 Sep 2024
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK AIR TANAH, PENGURANGAN POKOK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, SERTA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
literasihukum.com/peraturan/11432/tata-cara-pemberian-keringanan-pokok-pajak-air-tanah-pengurangan-pokok-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan-serta-pengurangan-dan-pembebasan-pokok-danatau-sanksi-administratif-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan
…ang TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK AIR TANAH, PENGURANGAN POKOK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, SERTA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN