Peraturan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia · No. 3 · Tahun 2025 • 10 Jul 2026

Pengelolaan Kerja Sama di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/12512/pengelolaan-kerja-sama-di-lingkungan-komisi-nasional-hak-asasi-manusia

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Kerja Sama di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha · No. 1 · Tahun 2023

Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender

literasihukum.com/peraturan/14295/pencabutan-peraturan-komisi-pengawas-persaingan-usaha-nomor-2-tahun-2010-tentang-pedoman-pasal-22-undang-undang-nomor-5-tahun-1999-tentang-larangan-persekongkolan-dalam-tender

Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan Dalam T…

Peraturan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia · No. 4 · Tahun 2025

Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025 - 2029

literasihukum.com/peraturan/7954/rencana-strategis-komisi-nasional-hak-asasi-manusia-tahun-2025-2029

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2025 - 2029

Kamus Hukum

Komisi Yudisial

literasihukum.com/kamus-hukum/1749/komisi-yudisial

Komisi Yudisial Komisi Yudisial adalah konsep/istilah administrasi atau ketatanegaraan terkait komisi yudisial. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat komisi yudisial melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Rujukan:…

Berita • 11 Feb 2026

Habiburokhman Minta Ayah di Pariaman Tak Dijatuhi Hukuman Mati atau Seumur Hidup

news.literasihukum.com/habiburokhman-minta-ayah-di-pariaman-tak-dijatuhi-hukuman-mati-atau-seumur-hidup

Habiburokhman minta ayah di Pariaman yang bunuh terduga pelaku cabul anak tidak dihukum mati. Pembelaan terpaksa lampaui batas jadi sorotan.

Berita • 18 Feb 2026

Ketua Komisi III: Dulu Polisi–Buruh Seperti Tom and Jerry, Sekarang “Teletubbies”

news.literasihukum.com/ketua-komisi-iii-dulu-polisi-buruh-seperti-tom-and-jerry-sekarang-teletubbies

Ketua Komisi III DPR sebut relasi Polri-buruh makin harmonis & dukung Reformasi Polri. Buruh tolak penempatan Polri di bawah kementerian.

Peraturan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia · No. 4 · Tahun 2021

Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/7955/pengesahan-standar-norma-dan-pengaturan-tentang-pembela-hak-asasi-manusia

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan Tentang Pembela Hak Asasi Manusia

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 59 · Tahun 1954 • 29 Nov 1954

Penetapan Bagian I.B.W III (Pusat Perkebunan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

literasihukum.com/peraturan/16844/penetapan-bagian-ibw-iii-pusat-perkebunan-negara-dari-anggaran-republik-indonesia-untuk-tahun-tahun-dinas-1952-dan-1953

Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I.B.W III (Pusat Perkebunan Negara) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-tahun Dinas 1952 dan 1953

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 40 · Tahun 1954 • 29 Nov 1954

Penetapan Bagian III (Kementrian Dalam Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

literasihukum.com/peraturan/16863/penetapan-bagian-iii-kementrian-dalam-negeri-dari-anggaran-republik-indonesia-untuk-tahun-tahun-dinas-1952-dan-1953

Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian III (Kementrian Dalam Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 19 · Tahun 1965 • 01 Sep 1965

Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/16916/desapraja-sebagai-bentuk-peralihan-untuk-mempercepat-terwujudnya-daerah-tingkat-iii-di-seluruh-wilayah-republik-indonesia

…5 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia