Peraturan Undang-undang (UU) · No. 21 · Tahun 1982 • 20 Sep 1982

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967

literasihukum.com/peraturan/17130/perubahan-atas-undang-undang-nomor-11-tahun-1966-tentang-ketentuan-ketentuan-pokok-pers-sebagaimana-telah-diubah-dengan-undang-undang-nomor-4-tahun-1967

…entang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 40 · Tahun 1999 • 23 Sep 1999

Pers

literasihukum.com/peraturan/17358/pers

Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 47 · Tahun 2025 • 13 Nov 2025

Tata Cara Kerja Sama Perangkat Daerah Dengan Perusahaan Pers

literasihukum.com/peraturan/3314/tata-cara-kerja-sama-perangkat-daerah-dengan-perusahaan-pers

…Hulu Nomor 47 Tahun 2025 tentang Tata Cara Kerja Sama Perangkat Daerah Dengan Perusahaan Pers

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1966

Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

literasihukum.com/peraturan/16937/ketentuan-ketentuan-pokok-pers

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 4 · Tahun 1967

Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

literasihukum.com/peraturan/16958/penambahan-undang-undang-nomor-11-tahun-1966-tentang-ketentuan-ketentuan-pokok-pers

…67 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

Peraturan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika · No. 13 · Tahun 2022

Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional

literasihukum.com/peraturan/16311/perubahan-atas-peraturan-menteri-komunikasi-dan-informatika-nomor-6-tahun-2022-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-monumen-pers-nasional

…i Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Monumen Pers Nasional

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 191 · Tahun 2019

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS

literasihukum.com/peraturan/4923/tata-cara-kerja-sama-daerah-dengan-perusahaan-pers

…Kabupaten Wajo Nomor 191 Tahun 2019 tentang TATA CARA KERJA SAMA DAERAH DENGAN PERUSAHAAN PERS

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 2 · Tahun 2004 • 02 Apr 2004

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

literasihukum.com/peraturan/15854/perubahan-atas-undang-undang-nomor-12-tahun-2003-tentang-pemilihan-umum-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-dewan-perwakilan-daerah-dan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah

…4 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 13 · Tahun 2019 • 30 Sep 2019

Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

literasihukum.com/peraturan/15513/perubahan-ketiga-atas-undang-undang-nomor-17-tahun-2014-tentang-majelis-permusyawaratan-rakyat-dewan-perwakilan-rakyat-dewan-perwakilan-daerah-dan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah

…han Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 22 · Tahun 2003 • 31 Jul 2026

Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

literasihukum.com/peraturan/17526/susunan-dan-kedudukan-majelis-permusyawaratan-rakyat-dewan-perwakilan-rakyat-dewan-perwakilan-daerah-dan-dewan-perwakilan-rakyat-daerah

…ng (UU) Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah