Berita • 21 Mar 2024

MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong, Ancaman Kebebasan Berpendapat Teratasi?

news.literasihukum.com/mk-hapus-pasal-penyebaran-berita-bohong

…yebaran Berita Bohong yang memicu kerusuhan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Alasan pembatalan ini adalah pasal tersebut dianggap multitafsir dan berpotens...

Berita • 29 Feb 2024

Polemik Hak Angket DPR: Pandangan 5 Pakar Hukum Tata Negara

news.literasihukum.com/polemik-hak-angket-dpr-pandangan-5-pakar-htn

Rencana untuk menerapkan Hak Angket DPR dalam rangka menyelidiki dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 semakin ramai dibicarakan. Pendapat yang beragam bermunculan dari berbagai pihak, termasuk para ahl...

Berita • 12 Feb 2024

Dirty Vote: Film Dokumenter yang Ungkap Kecurangan Pemilu 2024

news.literasihukum.com/dirty-vote-kecurangan-pemilu-2024

Berita Hukum – Dirty Vote merupakan film dokumenter eksplanatori yang mengisahkan tentang kecurangan pemilu tahun 2024. Film yang berdurasi 1 jam 57 menit 21 detik ini tayang perdana pada Minggu (11/2...

Berita • 05 Jan 2026

MA Terbitkan PERMA 3/2025 Pedoman Penanganan Perkara Pidana Perpajakan

news.literasihukum.com/perma-3-2025-pidana-perpajakan

MA terbitkan PERMA 3/2025 pedoman perkara pidana perpajakan: atur praperadilan, penunjukan hakim, pemblokiran/penyitaan aset, dan pelunasan pajak.

Berita • 08 Nov 2025

Quo Vadis PBPI: Menakar Legitimasi dan Batas Kewenangan Organisasi Padel di Bawah Naungan UU Keolahragaan Baru

news.literasihukum.com/legitimasi-pbpi-pasca-uu-keolahragaan-2022

Literasi Hukum - Derap perkembangan olahraga di Indonesia menunjukkan dinamika yang pesat, tidak hanya dalam hal prestasi tetapi juga dalam tata kelola organisasinya. Salah satu fenomena menarik belak...

Berita • 20 Jan 2026

MK: Kolumnis & Kontributor Lepas Dilindungi Hukum

news.literasihukum.com/mk-kolumnis-kontributor-lepas-dilindungi-hukum

MK tegaskan kolumnis & kontributor lepas tetap dilindungi hukum. Perlindungan via UU Pers jika penuhi syarat wartawan, atau UU lain terkait HAM.

Berita • 08 Jan 2026

PMK 108/2025 Berlaku: DJP Bisa Akses Laporan E-Wallet dan Aset Kripto, Ini Skema dan Jadwalnya

news.literasihukum.com/pmk-108-2025-djp-akses-laporan-e-wallet-aset-kripto

PMK 108/2025 memberi kewenangan DJP mengakses informasi keuangan dari lembaga keuangan dan penyedia jasa aset kripto (CARF). E-wallet tertentu diperlakukan sebagai rekening keuangan; pelaporan kripto dimulai 2027 untuk tahun data 2026, deng…

Berita • 14 Mar 2026

KPK Tetapkan Bupati Cilacap Tersangka Pemerasan THR

news.literasihukum.com/kpk-tetapkan-bupati-cilacap-tersangka-pemerasan-thr

…da sebagai tersangka pemerasan THR. Dana diduga ditarik dari perangkat daerah. Apa dampak hukumnya?

Berita • 06 May 2024

KPU dan Golkar Bantah Dalil Gerinda mengenai Kecurangan Pemilu DPR RI di Papua Tengah

news.literasihukum.com/sidang-mk-kecurangan-pemilu-papua-tengah

Sidang MK tentang kecurangan Pemilu DPR RI di Papua Tengah berlangsung, dengan KPU dan Golkar membantah klaim Gerindra.

Berita • 18 Mar 2024

MK Luncurkan Layanan Sidang Daring, Caleg Tak Perlu ke Jakarta

news.literasihukum.com/mk-sidang-daring-caleg-tak-perlu-ke-jakarta

Mahkamah Konstitusi (MK) menyediakan akses mudah dan hemat biaya bagi caleg yang ingin mengajukan sengketa hasil pemilu secara online.