Menampilkan 1–10 dari 40 hasil
· ~16ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 62 · Tahun 2010
Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-Surat Keputusan dan Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
literasihukum.com/peraturan/2341/pendelegasian-wewenang-menetapkan-dan-pemberian-kuasa-menandatangani-surat-surat-keputusan-dan-surat-surat-lainnya-di-bidang-kepegawaian-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-cilacap
…2 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-Surat Keputusan dan Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1955
• 16 Jul 2026
Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
literasihukum.com/peraturan/16785/pemberian-kuasa-kepada-menteri-keuangan-untuk-mengambil-uang-muka-pada-bank-indonesia-lebih-dari-pada-batas-yang-ditetapkan-dalam-pasal-19-ayat-2-undang-undang-pokok-bank-indonesia-1953-undang-undang-no-11-tahun-1953
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1955 tentang Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 3 · Tahun 1957
Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang Muka Pada Bank Indonesia Lebih Daripada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953); (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 40)
literasihukum.com/peraturan/16018/pemberian-kuasa-kepada-menteri-keuangan-untuk-mengambil-uang-muka-pada-bank-indonesia-lebih-daripada-batas-yang-ditetapkan-dalam-pasal-19-ayat-2-undang-undang-pokok-bank-indonesia-1953-undang-undang-no-11-tahun-1953-lembaran-negara-tahun-1953-no-40
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang Muka Pada Bank Indonesia Lebih Daripada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-U…
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 2 · Tahun 2021
BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
literasihukum.com/peraturan/642/batas-jumlah-surat-permintaan-pembayaran-uang-persediaan-dan-surat-permintaan-pembayaran-ganti-uang-dalam-pelaksanaan-anggaran-belanja-satuan-kerja-perangkat-daerah-tahun-anggaran-2021
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 2 Tahun 2021 tentang BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHU…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 3 · Tahun 2025
Batasan Maksimal Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025
literasihukum.com/peraturan/4226/batasan-maksimal-jumlah-surat-permintaan-pembayaran-uang-persediaan-surat-permintaan-pembayaran-ganti-uang-persediaan-satuan-kerja-perangkat-daerah-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-kaur-tahun-anggaran-2025
…raturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Batasan Maksimal Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 61 · Tahun 2025
Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Bagi Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur
literasihukum.com/peraturan/5864/penyelenggaraan-sertifikat-elektronik-bagi-bendahara-umum-daerah-kuasa-bendahara-umum-daerah-pengguna-anggaran-dan-kuasa-pengguna-anggaran-di-lingkungan-pemerintah-daerah-kabupaten-sumba-timur
…ahun Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Bagi Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 101 · Tahun 2022
• 08 Jul 2026
TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
literasihukum.com/peraturan/478/tata-cara-penerbitan-pengisian-dan-penyampaian-surat-pemberitahuan-pajak-daerah-surat-ketetapan-pajak-daerah-kurang-bayar-dan-surat-ketetapan-pajak-daerah-kurang-bayar-tambahan
…upaten Maros Nomor 101 Tahun 2022 tentang TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 101 · Tahun 2021
• 08 Jul 2026
ТАТА СARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
literasihukum.com/peraturan/8805/tata-sara-penerbitan-pengisian-dan-penyampaian-surat-pemberitahuan-pajak-daerah-surat-ketetapan-pajak-daerah-kurang-bayar-dan-surat-ketetapan-pajak-daerah-kurang-bayar-tambahan
…upaten Maros Nomor 101 Tahun 2021 tentang ТАТА СARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH, SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR DAN SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 59 · Tahun 2025
Pembelian Kembali dan Penjualan Secara Langsung Surat Berharga Syariah Negara serta Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai Seri Penukar dalam Rangka Pembelian Kembali Surat Utang Negara
literasihukum.com/peraturan/12478/pembelian-kembali-dan-penjualan-secara-langsung-surat-berharga-syariah-negara-serta-penerbitan-surat-berharga-syariah-negara-sebagai-seri-penukar-dalam-rangka-pembelian-kembali-surat-utang-negara
…teri Keuangan Nomor 59 Tahun 2025 tentang Pembelian Kembali dan Penjualan Secara Langsung Surat Berharga Syariah Negara serta Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara sebagai Seri Penukar dalam Rangka Pembelian Kembali Surat Utang Negara
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 4 · Tahun 2025
• 17 Nov 2025
Perubahan Bentuk Badan Hukum Peusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha
literasihukum.com/peraturan/877/perubahan-bentuk-badan-hukum-peusahaan-umum-daerah-bank-perkreditan-rakyat-bank-blora-artha-menjadi-perusahaan-perseroan-daerah-bank-perekonomian-rakyat-bank-blora-artha
…paten Blora Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Peusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Blora Artha menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Blora Artha