Menampilkan 1–10 dari 200 hasil
· ~90ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 62 · Tahun 2010
Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-Surat Keputusan dan Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
literasihukum.com/peraturan/2341/pendelegasian-wewenang-menetapkan-dan-pemberian-kuasa-menandatangani-surat-surat-keputusan-dan-surat-surat-lainnya-di-bidang-kepegawaian-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-cilacap
…2 Tahun 2010 tentang Pendelegasian Wewenang Menetapkan dan Pemberian Kuasa Menandatangani Surat-Surat Keputusan dan Surat-Surat Lainnya di Bidang Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
Opini
• 08 Feb 2023
Memahami Perbedaan Surat Kuasa dan Surat Kuasa Khusus
literasihukum.com/perbedaan-surat-kuasa-dan-surat-kuasa-khusus
Literasi Hukum - Artikel ini membahas mengenai Perbedaan Surat Kuasa dan Surat Kuasa Khusus. Yuk simak penjelasan lengkap di bawah ini! Surat Kuasa adalah dokumen resmi yang memberikan kewenangan k...
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1955
• 16 Jul 2026
Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
literasihukum.com/peraturan/16785/pemberian-kuasa-kepada-menteri-keuangan-untuk-mengambil-uang-muka-pada-bank-indonesia-lebih-dari-pada-batas-yang-ditetapkan-dalam-pasal-19-ayat-2-undang-undang-pokok-bank-indonesia-1953-undang-undang-no-11-tahun-1953
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1955 tentang Pemberian Kuasa kepada Menteri Keuangan untuk Mengambil Uang-Muka pada Bank Indonesia Lebih dari Pada Batas yang Ditetapkan dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 3 · Tahun 1957
Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang Muka Pada Bank Indonesia Lebih Daripada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953); (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 40)
literasihukum.com/peraturan/16018/pemberian-kuasa-kepada-menteri-keuangan-untuk-mengambil-uang-muka-pada-bank-indonesia-lebih-daripada-batas-yang-ditetapkan-dalam-pasal-19-ayat-2-undang-undang-pokok-bank-indonesia-1953-undang-undang-no-11-tahun-1953-lembaran-negara-tahun-1953-no-40
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1957 tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang Muka Pada Bank Indonesia Lebih Daripada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-U…
Opini
• 18 Feb 2024
Upaya Hukum Nasabah Bank Digital
literasihukum.com/upaya-hukum-terhadap-nasabah-bank-digital
Pengaturan bank digital belum diatur secara khusus dan justru akan mengganggu Upaya hukum bagi nasabah bank digital terhadap perlindungan hukum.
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 2 · Tahun 2021
BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
literasihukum.com/peraturan/642/batas-jumlah-surat-permintaan-pembayaran-uang-persediaan-dan-surat-permintaan-pembayaran-ganti-uang-dalam-pelaksanaan-anggaran-belanja-satuan-kerja-perangkat-daerah-tahun-anggaran-2021
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 2 Tahun 2021 tentang BATAS JUMLAH SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN UANG PERSEDIAAN DAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN GANTI UANG DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHU…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 3 · Tahun 2025
Batasan Maksimal Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2025
literasihukum.com/peraturan/4226/batasan-maksimal-jumlah-surat-permintaan-pembayaran-uang-persediaan-surat-permintaan-pembayaran-ganti-uang-persediaan-satuan-kerja-perangkat-daerah-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-kaur-tahun-anggaran-2025
…raturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kaur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Batasan Maksimal Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah…
Opini
• 15 Feb 2023
Akuisisi Bank: Perlindungan Hukum terhadap Nasabah
literasihukum.com/perlindungan-nasabah-akuisisi-bank
Ditulis oleh: Defian Putri Tiara (Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Terbuka) Apa itu Perlindungan Hukum? Sebelum sampai pada pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah dari Akuisisi...
Opini
• 09 Feb 2023
Contoh Surat Kuasa Pengambilan Uang di Bank
literasihukum.com/surat-kuasa-pengambilan-uang-di-bank
Ketika Anda perlu menarik uang atau melakukan transaksi di bank, Anda mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk pergi ke kantor cabang. Bisa juga Anda perlu mengambil uang untuk rekan bisnis yang terla...
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 61 · Tahun 2025
Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Bagi Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur
literasihukum.com/peraturan/5864/penyelenggaraan-sertifikat-elektronik-bagi-bendahara-umum-daerah-kuasa-bendahara-umum-daerah-pengguna-anggaran-dan-kuasa-pengguna-anggaran-di-lingkungan-pemerintah-daerah-kabupaten-sumba-timur
…ahun Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Bagi Bendahara Umum Daerah, Kuasa Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Timur