Peraturan Peraturan Menteri Sosial · No. 11 · Tahun 2012 • 12 Jul 2026

Peta Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Sosial yang Perlu Diharmonisasikan dan Disinkronisasikan Tahun 2011 - 2014

literasihukum.com/peraturan/15493/peta-peraturan-perundang-undangan-bidang-kesejahteraan-sosial-yang-perlu-diharmonisasikan-dan-disinkronisasikan-tahun-2011-2014

…11 Tahun 2012 tentang Peta Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kesejahteraan Sosial yang Perlu Diharmonisasikan dan Disinkronisasikan Tahun 2011 - 2014

Berita • 18 Mar 2024

MK Luncurkan Layanan Sidang Daring, Caleg Tak Perlu ke Jakarta

news.literasihukum.com/mk-sidang-daring-caleg-tak-perlu-ke-jakarta

Mahkamah Konstitusi (MK) menyediakan akses mudah dan hemat biaya bagi caleg yang ingin mengajukan sengketa hasil pemilu secara online.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 35 · Tahun 2016 • 25 Apr 2016

AMORTISASI DAN MASA MANFAAT BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/11395/amortisasi-dan-masa-manfaat-barang-milik-daerah-berupa-aset-tak-berwujud-pemerintah-kabupaten-maros

…s Nomor 35 Tahun 2016 tentang AMORTISASI DAN MASA MANFAAT BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TAK BERWUJUD PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 53 · Tahun 2019 • 05 Nov 2019

PEDOMAN DAN TATA CARA AMORTISASI BARANG DAN MASA MANFAAT ASET TAK BERWUJUD

literasihukum.com/peraturan/2296/pedoman-dan-tata-cara-amortisasi-barang-dan-masa-manfaat-aset-tak-berwujud

…Nomor 53 Tahun 2019 tentang PEDOMAN DAN TATA CARA AMORTISASI BARANG DAN MASA MANFAAT ASET TAK BERWUJUD

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 74 · Tahun 2024

Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

literasihukum.com/peraturan/15122/pembentukan-cadangan-piutang-tak-tertagih-yang-boleh-dikurangkan-dari-penghasilan-bruto

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2024 tentang Pembentukan Cadangan Piutang Tak Tertagih yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto

Berita • 17 Mar 2024

MK: Caleg DPR/DPRD di Pemilu 2024 Bisa Gugat Hasil Pemilu Sendiri

news.literasihukum.com/caleg-kini-bisa-gugat-hasil-pemilu-sendiri-ke-mk

Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan kesempatan bagi calon anggota DPR dan DPRD untuk mengajukan gugatan hasil pemilu secara mandiri, tanpa harus terikat dengan partai asal mereka.

Kamus Hukum

Asas Praduga Tak Bersalah

literasihukum.com/kamus-hukum/629/asas-praduga-tak-bersalah

Asas Praduga Tak Bersalah Asas/prinsip yang menuntut penerapan nilai “praduga tak bersalah” sebagai pedoman dalam pembentukan dan penerapan hukum. Contoh: Putusan yang baik harus memperhatikan asas praduga tak bersalah dalam menilai fakta d…

Kamus Hukum

Keabsahan presumsi tak bersalah

literasihukum.com/kamus-hukum/1604/keabsahan-presumsi-tak-bersalah

Keabsahan presumsi tak bersalah Penilaian apakah presumsi tak bersalah memenuhi syarat hukum formil maupun materiil untuk dipergunakan dalam perkara. Kategori: Hukum Acara Perdata Contoh: Keabsahan presumsi tak bersalah: Keabsahan memengaru…

Kamus Hukum

Pemeriksaan presumsi tak bersalah

literasihukum.com/kamus-hukum/2084/pemeriksaan-presumsi-tak-bersalah

Pemeriksaan presumsi tak bersalah Tahap atau kegiatan untuk menilai, menguji, atau mendalami presumsi tak bersalah dalam proses perkara. Kategori: Hukum Acara Pidana Contoh: Pemeriksaan presumsi tak bersalah: Pemeriksaan dilakukan agar haki…

Kamus Hukum

Presumsi tak bersalah

literasihukum.com/kamus-hukum/2684/presumsi-tak-bersalah

Presumsi tak bersalah Istilah hukum acara atau pembuktian yang berkaitan dengan presumsi tak bersalah. Kategori: Hukum Acara Perdata Contoh: Presumsi tak bersalah: Istilah ini dipakai untuk menilai prosedur, beban pembuktian, dan nilai alat…