Berita • 20 Mar 2026

MK Tak Terima Gugatan Ubah “Sumatera Selatan” Jadi “Sumatra Selatan”

news.literasihukum.com/mk-tak-terima-gugatan-ubah-sumatera-selatan-jadi-sumatra-selatan

Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak dapat menerima gugatan yang meminta perubahan nama “Sumatera Selatan” menjadi “Sumatra Selatan” karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.

Berita • 06 May 2024

PKB Gugat KPU ke MK, Persoalkan Suara di 3 Dapil Sumsel

news.literasihukum.com/pkb-gugat-kpu-ke-mk-persoalkan-suara-di-3-dapil-sumsel

Sidang MK tentang sengketa pemilu dihadiri oleh Hakim Arief Hidayat dan dua hakim lain.

Berita • 06 May 2024

Partai Demokrat Gugat KPU Atas Hilangnya Suara dan Penambahan Suara di Sumsel II

news.literasihukum.com/partai-demokrat-gugat-kpu-atas-hilangnya-suara

Partai Demokrat Gugat KPU Atas Hilangnya Suara dan Penambahan Suara di Sumsel II

Berita • 06 May 2026

Proyek Jalan Sumut Disorot, KPK Kembangkan Kasus Korupsi Besar

news.literasihukum.com/proyek-jalan-sumut-disorot-kpk-kembangkan-kasus-korupsi-besar

KPK mengembangkan penyidikan dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara yang melibatkan mark-up anggaran, suap, dan pengaturan tender sesuai UU Tipikor.

Berita • 08 Jan 2026

PMK 96/2025 Revisi Aturan Penyelesaian Dugaan Pidana Cukai Tanpa Penyidikan, Berlaku 14 Januari 2026

news.literasihukum.com/pmk-96-2025-revisi-penyelesaian-dugaan-pidana-cukai-tanpa-penyidikan

PMK 96/2025 mengubah aturan penelitian dugaan pelanggaran cukai dan mekanisme penyelesaian perkara “tidak dilakukan penyidikan”. Berlaku efektif 14 Januari 2026, termasuk pengaturan denda, keputusan penyelesaian, dan status barang.

Berita • 21 Aug 2025

KPK OTT Wamenaker Immanuel Ebenezer Terkait Dugaan Pemerasan Sertifikasi K3

news.literasihukum.com/kpk-ott-wamenaker-immanuel-ebenezer-dugaan-pemerasan-sertifikasi-k3

JAKARTA, LITERASIHUKUM.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan kali ini menjerat pejabat tinggi di lingkaran kementerian. Wakil Menteri Ketenagakerj...

Berita • 24 Feb 2026

KPK Butuh Keterangan Eks Menhub di Kasus DJKA

news.literasihukum.com/kpk-butuh-keterangan-eks-menhub-kasus-djka

KPK memerlukan keterangan mantan Menhub Budi Karya dalam kasus korupsi proyek jalur kereta api DJKA yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Berita • 06 Jan 2026

KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain

news.literasihukum.com/kuhap-2025-pengakuan-bersalah-percepat-peradilan-pidana

KUHAP 2025 mengatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.

Berita • 05 Jan 2026

MA Terbitkan PERMA 3/2025 Pedoman Penanganan Perkara Pidana Perpajakan

news.literasihukum.com/perma-3-2025-pidana-perpajakan

MA terbitkan PERMA 3/2025 pedoman perkara pidana perpajakan: atur praperadilan, penunjukan hakim, pemblokiran/penyitaan aset, dan pelunasan pajak.

Berita • 08 Jan 2026

PMK 108/2025 Berlaku: DJP Bisa Akses Laporan E-Wallet dan Aset Kripto, Ini Skema dan Jadwalnya

news.literasihukum.com/pmk-108-2025-djp-akses-laporan-e-wallet-aset-kripto

PMK 108/2025 memberi kewenangan DJP mengakses informasi keuangan dari lembaga keuangan dan penyedia jasa aset kripto (CARF). E-wallet tertentu diperlakukan sebagai rekening keuangan; pelaporan kripto dimulai 2027 untuk tahun data 2026, deng…