Hasil Pencarian: AI Sebagai Subjek Hukum

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 28 · Tahun 2009

PENDATAAN DAN PEMERIKSAAN USAHA SEBAGAI SUBJEK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA

literasihukum.com/peraturan/857/pendataan-dan-pemeriksaan-usaha-sebagai-subjek-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah-dalam-wilayah-kabupaten-tana-toraja

…) Kabupaten Toraja utara Nomor 28 Tahun 2009 tentang PENDATAAN DAN PEMERIKSAAN USAHA SEBAGAI SUBJEK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DALAM WILAYAH KABUPATEN TANA TORAJA

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 12 · Tahun 2024

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/16132/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-24-tahun-2022-tentang-pakaian-dinas-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia

…n Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 1 · Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

literasihukum.com/peraturan/16316/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-3-tahun-2017-tentang-klasifikasi-arsip-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Arsip di Kementerian Koordi…

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 3 · Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan

literasihukum.com/peraturan/16315/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-4-tahun-2019-tentang-penyelenggaraan-kearsipan-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementeria…

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 69 · Tahun 2025 • 09 Jul 2026

Pedoman Harmonisasi Produk Hukum Desa Sebagai Bagian Dari Produk Hukum Daerah Kabupaten Manggarai Timur

literasihukum.com/peraturan/5376/pedoman-harmonisasi-produk-hukum-desa-sebagai-bagian-dari-produk-hukum-daerah-kabupaten-manggarai-timur

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 69 Tahun 2025 tentang Pedoman Harmonisasi Produk Hukum Desa Sebagai Bagian Dari Produk Hukum Daerah Kabupaten Manggarai Timur

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 1 · Tahun 1955

Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 2 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No.5 Tahun 1954) tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayar yang Syah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan" Sebagai Undang-Undang *)

literasihukum.com/peraturan/16794/penetapan-undang-undang-darurat-no-2-tahun-1954-lembaran-negara-no5-tahun-1954-tentang-mencabut-sifat-sebagai-alat-pembayar-yang-syah-dari-uang-kertas-pemerintah-yang-dikeluarkan-sebelum-penyerahan-kedaulatan-sebagai-undang-undang

…ng Darurat No. 2 Tahun 1954 (Lembaran-Negara No.5 Tahun 1954) tentang Mencabut Sifat Sebagai Alat Pembayar yang Syah dari Uang Kertas Pemerintah yang Dikeluarkan Sebelum Penyerahan Kedaulatan" Sebagai Undang-Undang *)

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 40 · Tahun 2016 • 11 Nov 2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan

literasihukum.com/peraturan/15482/perubahan-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-20-tahun-2015-tentang-tata-cara-dan-prosedur-pengharmonisasian-pembulatan-dan-pemantapan-konsepsi-rancangan-peraturan-perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Per…

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 23 · Tahun 2024 • 18 Sep 2024

Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

literasihukum.com/peraturan/15202/penilaian-indeks-reformasi-hukum-pada-kementerianlembaga-dan-pemerintah-daerah

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 18 · Tahun 2023 • 27 Apr 2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

literasihukum.com/peraturan/14283/perubahan-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-1-tahun-2022-tentang-kurikulum-pelatihan-fungsional-perancang-peraturan-perundang-undangan

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kurikulum Pelatihan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 11 · Tahun 2025 • 09 Apr 2025

Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah

literasihukum.com/peraturan/14610/penilaian-indeks-reformasi-hukum-pada-kementerianlembaga-dan-pemerintah-daerah

Peraturan Menteri Hukum Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah