Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 4 · Tahun 2009 • 21 Sep 2009

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/15838/perubahan-atas-undang-undang-nomor-30-tahun-2002-tentang-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Opini • 21 Mar 2023

Pemahaman Hukum Pidana Militer: Kasus Anggota TNI Menguasai dan Menyimpan Munisi serta Bahan Peledak

literasihukum.com/en/understanding-military-criminal-law-cases-of-tni-members-possessing-and-storing-munitions-and-explosives

Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang hukum pidana khusus dalam konteks hukum pidana militer di Indonesia. Artikel ini menjelaskan tentang kasus melibatkan seorang anggota Tentara Nasional Ind...

Opini • 21 Jun 2024

Kupas Tuntas Regulasi Keamanan Bekerja pada Pekerja Sektor Gig Economy di Indonesia (Studi Pada Pekerja Go-jek)

literasihukum.com/en/a-thorough-examination-of-work-safety-regulations-for-gig-economy-workers-in-indonesia-a-study-on-go-jek-workers

Artikel ini mengupas tuntas tentang regulasi terkait dengan keamanan pekerja sektor gig economy di Indonesia yang mana studi difokuskan pada pekerja go-jek.

Materi Hukum • 05 May 2026

Greenwashing: Konsekuensi Hukum Klaim Lingkungan Palsu

literasihukum.com/en/greenwashing-konsekuensi-hukum-klaim-lingkungan-palsu

Label "ramah lingkungan" palsu bisa berujung sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pelajari kerangka hukum Indonesia dan tren regulasi global anti-greenwashing 2026.

Opini • 01 Apr 2023

2 Kewenangan Pengujian: Judicial Review dan Legislative Review di Indonesia

literasihukum.com/en/2-authority-of-examination-judicial-review-and-legislative-review-in-indonesia

Literasi Hukum - Artikel ini menjelaskan Legislative dan Judicial Review. Terdapat dua jenis kewenangan, yaitu hak pengujian materiil dan hak pengujian formal. Di Indonesia, lembaga yudikatif dan lemb...

Opini • 02 Jan 2024

Permasalahan Peninjauan Kembali Perkara Pidana di Indonesia

literasihukum.com/en/the-issue-of-case-review-for-criminal-cases-in-indonesia

…si Hukum - Temukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan peninjauan kembali perkara pidana di Indonesia, terkhusus pada perkara pidana. Setidaknya terdapat 4 permasalahan yang paling banya...

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 2 · Tahun 2002

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan BOM di Bali Tanggal 12 Oktober 2002

literasihukum.com/peraturan/15856/pemberlakuan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-republik-indonesia-nomor-1-tahun-2002-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-terorisme-pada-peristiwa-peledakan-bom-di-bali-tanggal-12-oktober-2002

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Pe…

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 8 · Tahun 1958

Penambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/16632/penambahan-undang-undang-darurat-no-7-tahun-1955-lembaran-negara-tahun-1955-no-27-tentang-pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi

Undang-undang Darurat Nomor 8 Tahun 1958 tentang Penambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 15 · Tahun 1962

Penegasan dari Pasal 16 Ayat (6) Undang-Undang No. 7 DRT Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/15758/penegasan-dari-pasal-16-ayat-6-undang-undang-no-7-drt-tahun-1955-lembaran-negara-tahun-1955-no-27-tentang-pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 15 Tahun 1962 tentang Penegasan dari Pasal 16 Ayat (6) Undang-Undang No. 7 DRT Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pid…

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 36 · Tahun 1960

Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/15798/perubahan-dan-tambahan-undang-undang-darurat-no-7-tahun-1955-tentang-pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 36 Tahun 1960 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi