Menampilkan 71–80 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 22 · Tahun 2021
• 16 Jul 2026
PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN SINJAI
literasihukum.com/peraturan/4858/pengelolaan-satu-data-indonesia-tingkat-kabupaten-sinjai
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sinjai Nomor 22 Tahun 2021 tentang PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN SINJAI
Peraturan
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif · No. 8 · Tahun 2022
• 11 Jul 2026
Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
literasihukum.com/peraturan/18715/satu-data-bidang-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif
Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 8 Tahun 2022 tentang Satu Data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan
Peraturan Menteri Pariwisata · No. 2 · Tahun 2025
• 09 Jul 2026
Satu Data Bidang Pariwisata
literasihukum.com/peraturan/10585/satu-data-bidang-pariwisata
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2025 tentang Satu Data Bidang Pariwisata
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 40 · Tahun 2022
• 07 Jul 2026
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH
literasihukum.com/peraturan/3893/penyelenggaraan-satu-data-indonesia-tingkat-daerah
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Wajo Nomor 40 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 20A · Tahun 2025
• 01 Jul 2026
Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
literasihukum.com/peraturan/6362/pemutakhiran-dan-penggunaan-data-tunggal-sosial-dan-ekonomi-nasional-untuk-bantuan-sosial-pemberdayaan-sosial-dan-program-penyelenggaraan-kesejahteraan-sosial
…likota (Perwali) Kota Pekalongan Nomor 20A Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 21 · Tahun 2022
• 30 Jun 2026
SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH
literasihukum.com/peraturan/1327/satu-data-indonesia-tingkat-daerah
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Enrekang Nomor 21 Tahun 2022 tentang SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 24 · Tahun 2021
• 28 Jun 2026
PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN LUWU TIMUR
literasihukum.com/peraturan/7523/pengelolaan-satu-data-indonesia-kabupaten-luwu-timur
…raturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 24 Tahun 2021 tentang PENGELOLAAN SATU DATA INDONESIA KABUPATEN LUWU TIMUR
Peraturan
Peraturan Badan Informasi Geospasial · No. 3 · Tahun 2025
• 28 Jul 2026
Pembentukan Standar Data Geospasial
literasihukum.com/peraturan/12895/pembentukan-standar-data-geospasial
Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Standar Data Geospasial
Berita
• 25 Dec 2025
Kejagung Pamerkan 6T Uang Sitaan Hasil Korupsi
news.literasihukum.com/kejagung-pamerkan-6-triliun-uang-hasil-penindakan-korupsi
Kejagung sita Rp6,6 T aset korupsi. Prabowo: Lawan Serakahnomics!
Berita
• 12 Jan 2026
10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”
news.literasihukum.com/10-catatan-adrianus-meliala-reformasi-polri-komisi-iii-dpr
Dalam RDPU Panja Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan…