Menampilkan 6170 dari 200 hasil · ~95ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 10 · Tahun 1959
Pembatalan Hak-Hak Pertambangan
literasihukum.com/peraturan/16703/pembatalan-hak-hak-pertambangan
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1959 tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 100 · Tahun 2011
Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Penggantian Nama Badan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah
literasihukum.com/peraturan/1650/penetapan-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan-terhadap-penggantian-nama-badan-hukum-pemegang-hak-atas-tanah
…an Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 100 Tahun 2011 tentang Penetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Terhadap Penggantian Nama Badan Hukum Pemegang Hak Atas Tanah
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 78 · Tahun 1957
Perubahan Canon dan CIJNS Atas Hak-Hak Erfpacht dan Konsesi Guna Perusahaan Kebun Besar
literasihukum.com/peraturan/15924/perubahan-canon-dan-cijns-atas-hak-hak-erfpacht-dan-konsesi-guna-perusahaan-kebun-besar
Undang-undang (UU) Nomor 78 Tahun 1957 tentang Perubahan Canon dan CIJNS Atas Hak-Hak Erfpacht dan Konsesi Guna Perusahaan Kebun Besar
Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 12 · Tahun 2024
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/16132/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-24-tahun-2022-tentang-pakaian-dinas-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia
…ukum dan HAM Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 22 · Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/17903/perubahan-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-10-tahun-2021-tentang-pelaksanaan-pemberian-tunjangan-kinerja-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia
…teri Hukum dan HAM Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 21 · Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/17905/perubahan-atas-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-9-tahun-2021-tentang-jabatan-dan-kelas-jabatan-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia
…teri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1961
Tambahan atas Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan
literasihukum.com/peraturan/16740/tambahan-atas-lampiran-undang-undang-nomor-10-tahun-1959-tentang-pembatalan-hak-hak-pertambangan
…1961 tentang Tambahan atas Lampiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 Tentang Pembatalan Hak-Hak Pertambangan
Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 182 · Tahun 2015
Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
literasihukum.com/peraturan/3009/tata-cara-pemberian-rekomendasi-atas-permohonan-sesuatu-hak-di-atas-bidang-tanah-hak-pengelolaan-tanah-eks-desa-dan-tanah-eks-kota-praja-milikdikuasai-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta
…arta Nomor 182 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Sesuatu Hak Di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Desa Dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Berita • 12 Jan 2026
KPK Tak Lagi Tampilkan Tersangka Korupsi dalam Konferensi Pers, Sesuai KUHAP Baru
news.literasihukum.com/kpk-tak-lagi-tampilkan-tersangka-korupsi-dalam-konferensi-pers-sesuai-kuhap-baru
KPK menyatakan tidak lagi menampilkan tersangka kasus korupsi dalam konferensi pers sebagai bentuk penyesuaian dengan KUHAP baru yang mulai berlaku 2 Januari 2026 dan menekankan asas praduga tak bersalah
Opini • 05 Jan 2026
KUHP dan KUHAP: HAM di Persimpangan Negara Kekuasaan
literasihukum.com/kuhp-dan-kuhap-ham-di-persimpangan-negara-kekuasaan
Artikel ini mengulas HAM sebagai pembatas kekuasaan negara di tengah reformasi KUHP dan KUHAP yang memperluas diskresi aparat dan mengancam kebebasan sipil.
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.