Menampilkan 6170 dari 141 hasil · ~51ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 10 · Tahun 2018
Pengesahan Persetujuan Kerja Sama Pertahanan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi (Defense Cooperation Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Saudi Arabia)
literasihukum.com/peraturan/15544/pengesahan-persetujuan-kerja-sama-pertahanan-antara-pemerintah-republik-indonesia-dan-pemerintah-kerajaan-arab-saudi-defense-cooperation-agreement-between-the-government-of-the-republic-of-indonesia-and-the-government-of-the-kingdom-of-saudi-arabia
…Saudi (Defense Cooperation Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Kingdom Of Saudi Arabia)
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 7 · Tahun 1997
Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988)
literasihukum.com/peraturan/15675/pengesahan-united-nations-convention-against-illicit-traffic-in-narcotic-drugs-and-psychotropic-substances-1988-konvensi-pbb-tentang-pemberantasan-peredaran-gelap-narkotika-dan-psikotropika-1988
…97 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988)
Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan · No. 10 · Tahun 2023
Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 Tentang Pencarian Dan Pertolongan ( Search And Rescue) Pada Kecelakaan Pesawat Udara
literasihukum.com/peraturan/18579/peraturan-keselamatan-penerbangan-sipil-bagian-176-tentang-pencarian-dan-pertolongan-search-and-rescue-pada-kecelakaan-pesawat-udara
…turan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 176 Tentang Pencarian Dan Pertolongan ( Search And Rescue) Pada Kecelakaan Pesawat Udara
Peraturan Undang-undang (UU) · No. 2 · Tahun 1967
Perubahan Undang-Undang No. 9 tahun 1966, tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam International Monetary Fund dan Bank For Reconstruction and development (Lembaran-Negara Tahun 1966 No. 36).
literasihukum.com/peraturan/16960/perubahan-undang-undang-no-9-tahun-1966-tentang-keanggotaan-kembali-republik-indonesia-dalam-international-monetary-fund-dan-bank-for-reconstruction-and-development-lembaran-negara-tahun-1966-no-36
…Kembali Republik Indonesia Dalam International Monetary Fund dan Bank For Reconstruction and development (Lembaran-Negara Tahun 1966 No. 36).
Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 30 · Tahun 2025
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)
literasihukum.com/peraturan/4970/perubahan-atas-keputusan-presiden-nomor-17-tahun-2024-tentang-tim-nasional-persiapan-dan-percepatan-keanggotaan-indonesia-dalam-organisasi-kerja-sama-ekonomi-dan-pembangunan-organisation-for-economic-co-operation-and-development
…lam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development)
Peraturan Peraturan Menteri Perdagangan · No. 35 · Tahun 2025
Tata Cara Penetapan Harga Patokan Ekspor dan Harga Referensi Atas Produk Pertanian dan Kehutanan dan Daftar Merek Refined, Bleached and Deodorized Palm Plein yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum
literasihukum.com/peraturan/6833/tata-cara-penetapan-harga-patokan-ekspor-dan-harga-referensi-atas-produk-pertanian-dan-kehutanan-dan-daftar-merek-refined-bleached-and-deodorized-palm-plein-yang-dikenakan-bea-keluar-dan-tarif-layanan-badan-layanan-umum
…an Harga Referensi Atas Produk Pertanian dan Kehutanan dan Daftar Merek Refined, Bleached and Deodorized Palm Plein yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum
Materi Hukum • 03 Aug 2023
5 Factors Why is the Development of Law Considered Lagging behind the Events and Developments of Society?
literasihukum.com/development-of-law-considered-lagging
…cusses why legal development is considered to be lagging behind in keeping up with events and developments in society. Discover the factors that lead to legal backwardness and its impa...
Materi Hukum • 24 Jan 2024
Introduction to the Philosophy of Law
literasihukum.com/introduction-to-the-philosophy-of-law
…sophy that underlies the science of law, which includes aspects of ontology, epistimology and Axiology. Philosophy of Law is a branch of Philosophy of Ethics that s...
Opini • 08 Feb 2023
Civil Law Is: A Definition of Civil Law and Scope of Civil Law
literasihukum.com/civil-law-is-a-definition-of-civil-law
…in society. The word civil law in its broadest sense encompasses all material private law and can be said to be the opposite of cr...
Opini • 11 Aug 2023
Relationships between Treaties, Agreements, and Contracts in Treaty Law and Civil Law: A Complete Guide
literasihukum.com/treaties-agreements-and-contracts
Understand the Relationship between Binding, Agreement and Contract in Covenant Law and Civil Law. Learn the legal terms of oral and written agreements and the implications in case of default. This ar...
Butuh Bantuan?
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Nomor WhatsApp belum dikonfigurasi.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.