Menampilkan 61–70 dari 200 hasil
· ~86ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 29 · Tahun 2021
• 30 Jun 2026
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA PEMERINTAH DAERAH
literasihukum.com/peraturan/5509/konfirmasi-status-wajib-pajak-dalam-pemberian-layanan-publik-tertentu-pada-pemerintah-daerah
…raturan Bupati (Perbup) Kabupaten Jeneponto Nomor 29 Tahun 2021 tentang KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU PADA PEMERINTAH DAERAH
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 38 · Tahun 2020
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA
literasihukum.com/peraturan/203/konfirmasi-status-wajib-pajak-daerah-dalam-pemberian-layanan-perizinan-dan-non-perizinan-di-kabupaten-toraja-utara
…uran Bupati (Perbup) Kabupaten Toraja utara Nomor 38 Tahun 2020 tentang KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DI KABUPATEN TORAJA UTARA
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 39 · Tahun 2024
PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ELEKTRONIK
literasihukum.com/peraturan/2796/pelaporan-data-transaksi-usaha-wajib-pajak-secara-elektronik
…ati (Perbup) Kabupaten Takalar Nomor 39 Tahun 2024 tentang PELAPORAN DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK SECARA ELEKTRONIK
Peraturan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan · No. 57 · Tahun 2019
Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
literasihukum.com/peraturan/15379/pelaksanaan-konfirmasi-status-wajib-pajak-di-bidang-lingkungan-hidup-dan-kehutanan
…Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 57 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 20 · Tahun 2025
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu
literasihukum.com/peraturan/2150/perubahan-atas-peraturan-gubernur-nusa-tenggara-timur-nomor-41-tahun-2021-tentang-tata-cara-pelaksanaan-konfirmasi-status-wajib-pajak-dalam-pemberian-layanan-publik-tertentu
…r Nusa Tenggara Timur Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 46 · Tahun 2019
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
literasihukum.com/peraturan/218/tata-cara-pelaksanaan-konfirmasi-status-wajib-pajak-pada-pelayanan-terpadu-satu-pintu
…abupaten Toraja utara Nomor 46 Tahun 2019 tentang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 1 · Tahun 2012
TATA CARA PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR
literasihukum.com/peraturan/8561/tata-cara-penerbitan-nomor-pokok-wajib-pajak-daerah-dalam-wilayah-kabupaten-luwu-timur
…(Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH DALAM WILAYAH KABUPATEN LUWU TIMUR
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 5 · Tahun 2025
Tata Cara Pemberian Penghargaan/Hadiah Kepada Wajib Pajak Daerah
literasihukum.com/peraturan/8766/tata-cara-pemberian-penghargaanhadiah-kepada-wajib-pajak-daerah
…Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan/Hadiah Kepada Wajib Pajak Daerah
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 17 · Tahun 2016
ONLINE SYSTEM PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI PAJAK PARKIR, PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN
literasihukum.com/peraturan/11489/online-system-pembayaran-dan-pelaporan-transaksi-pajak-parkir-pajak-hotel-pajak-restoran-dan-pajak-hiburan
…upaten Maros Nomor 17 Tahun 2016 tentang ONLINE SYSTEM PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI PAJAK PARKIR, PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 5 · Tahun 1969
Pelaksanaan Undang-Undang No 10 Tahun 1968 (Lembaran Negara RI Tahun 1968 No 54; Tambahan Lembaran Negara No 2861) Tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing Dan Pajak Radio Kepada Daerah
literasihukum.com/peraturan/15602/pelaksanaan-undang-undang-no-10-tahun-1968-lembaran-negara-ri-tahun-1968-no-54-tambahan-lembaran-negara-no-2861-tentang-penyerahan-pajak-pajak-negara-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-pajak-bangsa-asing-dan-pajak-radio-kepada-daerah
…Lembaran Negara RI Tahun 1968 No 54; Tambahan Lembaran Negara No 2861) Tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing Dan Pajak Radio Kepada Daerah