Opini • 04 Jan 2026

2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia

literasihukum.com/en/2026-a-defining-year-for-indonesian-electoral-democracy

Tahun 2026 krusial bagi revisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2029.

Materi Hukum • 11 Jul 2025

Panduan Lengkap Hukum AI untuk Bisnis di Indonesia: Menavigasi Regulasi, Hak Cipta, dan Tanggung Jawab

literasihukum.com/en/the-complete-guide-to-ai-law-for-businesses-in-indonesia-navigating-regulations-copyright-and-responsibilities

Literasi Hukum - Pahami aspek hukum AI di Indonesia. Panduan lengkap bagi bisnis membahas regulasi UU PDP, hak cipta, tanggung jawab hukum, dan mitigasi risiko praktis. Dari Fiksi Ilmiah ke Alat St...

Opini • 09 Apr 2023

Minimnya Perlindungan Lingkungan Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 (UU Minerba)

literasihukum.com/en/the-lack-of-environmental-protection-and-public-welfare-in-law-number-3-of-2020-the-mineral-and-coal-mining-law

…minimnya perlindungan lingkungan hidup, kontroversi dalam proses pembuatan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 200...

Materi Hukum • 28 Mar 2024

Substantive Justice dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

literasihukum.com/en/substantive-justice-in-the-constitutional-courts-decision

…keadilan substantif di Indonesia. Melalui kewenangannya dalam pengujian undang-undang dan putusan-putu...

Berita • 22 Sep 2025

Gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk”: Publik Kian Sensitif, Korlantas Bekukan Sementara Sirene–Strobo

news.literasihukum.com/en/the-stop-tot-tot-wuk-wuk-movement-public-increasingly-sensitive-national-traffic-police-temporarily-freeze-sirens-strobes

Korlantas hentikan sementara sirene–strobo; gerakan “Stop Tot Tot Wuk Wuk” soroti privilese dan perilaku pejabat di ruang publik.

Materi Hukum • 01 Jul 2024

Ketentuan Hukum terkait Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan

literasihukum.com/en/legal-provisions-regarding-the-authority-of-notaries-in-the-making-of-deeds-related-to-land-matters

Artikel ini membahas tentang kewenangan notaris dalam pembuatan akta pertanahan yg meliputi: syarat, prosedur, isi dan penyelesaian Sengketa.

Berita • 06 Mar 2024

Patuhi Putusan MK, Menkopolhukam Pastikan Pilkada November 2024

news.literasihukum.com/en/complying-with-the-constitutional-courts-decision-the-coordinating-minister-for-political-legal-and-security-affairs-ensures-the-regional-elections-in-november-2024

…dan Keamanan (menkopolhukam), Hadi Tjahjanto, menekankan bahwa pemerintah akan mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pelaksanaan pemilihan kepala dae...

Opini • 07 Feb 2024

Membedah Urgensi Pengujian Formil Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023: Sebuah Analisis Mendalam

literasihukum.com/en/dissecting-the-urgency-of-formil-testing-of-constitutional-court-decision-no-90puu-xxi2023-an-in-depth-analysis

Polemik Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menimbulkan kegaduhan di Masyarakat

Opini • 06 Aug 2025

Sengketa 4 Pulau: Pembelajaran Bersama Dalam Mengawal dan Menjaga Perdamaian Aceh

literasihukum.com/en/the-dispute-of-4-islands-shared-learning-in-guarding-and-maintaining-the-peace-of-aceh

Sengekta kepemilikan 4 pulau antara Provinsi Aceh dengan Provinsi Sumatera Utara harus menjadi pembelajaran dalam merawat harmoni dalam bingkai NKRI.

Opini • 30 Sep 2023

Restitusi Gantikan Pidana Penjara? Menelusuri Opsi Kontroversial

literasihukum.com/en/restitution-replacing-imprisonment-exploring-a-controversial-option

…sedur restitusi di Indonesia serta kasus-kasus yang menjadi referensi dalam pengambilan keputusan. Oleh: Elisabeth Simanjuntak, S.H. Kasus Mar...