Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 15 · Tahun 2025 • 11 Jun 2026

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

literasihukum.com/peraturan/412/organisasi-dan-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-daerah-pusat-layanan-usaha-terpadu-pada-dinas-koperasi-usaha-kecil-dan-menengah-perindustrian-dan-perdagangan

…5 Tahun 2025 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Peraturan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah · No. 5 · Tahun 2024 • 19 Jul 2026

Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

literasihukum.com/peraturan/15318/pedoman-umum-penyelenggaraan-bantuan-pemerintah-pada-kementerian-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Peraturan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah · No. 3 · Tahun 2024 • 26 Jun 2026

Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

literasihukum.com/peraturan/14963/tata-cara-penyelesaian-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain-di-lingkungan-kementerian-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah

Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menen…

Materi Hukum • 28 Mar 2025

Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa Transportasi Online

literasihukum.com/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-pengguna-jasa

Membahas regulasi yang mengatur perlindungan terhadap pengguna jasa transportasi, khususnya terkait perlindungan data pribadi & penyelesaian sengketa

Opini • 17 Feb 2023

Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Undang-Undang Anti-Monopoli

literasihukum.com/per-se-illegal-dan-rule-of-reasoan

Artikel ini membahas Pendekatan Per Se Illegal dan Rule of Reason dalam Undang-Undang Anti-Monopoli. Yuk simak penjelasannya!

Kamus Hukum

Akta kemitraan usaha mikro

literasihukum.com/kamus-hukum/1248/akta-kemitraan-usaha-mikro

Akta kemitraan usaha mikro Akta atau dokumen formal yang memuat atau membuktikan perbuatan hukum mengenai kemitraan usaha mikro. Kategori: Hukum Perdata Contoh: Akta kemitraan usaha mikro: Akta dipakai untuk memperjelas identitas para pihak…

Kamus Hukum

Akta sewa guna usaha

literasihukum.com/kamus-hukum/1282/akta-sewa-guna-usaha

Akta sewa guna usaha Akta atau dokumen formal yang memuat atau membuktikan perbuatan hukum mengenai sewa guna usaha. Kategori: Hukum Perdata Contoh: Akta sewa guna usaha: Akta dipakai untuk memperjelas identitas para pihak dan objek hubunga…

Kamus Hukum

Kerja sama pemerintah dengan badan usaha

literasihukum.com/kamus-hukum/1732/kerja-sama-pemerintah-dengan-badan-usaha

Kerja sama pemerintah dengan badan usaha Istilah hukum administrasi atau tata negara yang berkaitan dengan kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Kerja sama pemerintah dengan badan usaha: Istil…

Kamus Hukum

Pelanggaran guna usaha

literasihukum.com/kamus-hukum/1878/pelanggaran-guna-usaha

Pelanggaran guna usaha Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban atau larangan hukum berkaitan dengan guna usaha. Kategori: Istilah Umum Contoh: Pelanggaran guna usaha: Penilaiannya bergantung pada unsur, kerugian, dan akibat hukum yang…

Kamus Hukum

Pengawasan keputusan tata usaha negara

literasihukum.com/kamus-hukum/2189/pengawasan-keputusan-tata-usaha-negara

Pengawasan keputusan tata usaha negara Pengendalian, pemeriksaan, atau penilaian kepatuhan hukum atas penyelenggaraan keputusan tata usaha negara. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Pengawasan keputusan tata usaha negara: Pengawasa…