Menampilkan 51–60 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 5 · Tahun 2019
KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH
literasihukum.com/peraturan/3515/kode-etik-pengelola-pengadaan-barangjasa-sekretariat-daerah
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2019 tentang KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 50 · Tahun 2019
KODE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE
literasihukum.com/peraturan/2298/kode-etik-penyelenggara-pelayanan-pengadaan-barangjasa-pada-bagian-pengadaan-barang-dan-jasa-sekretariat-daerah-kabupaten-bone
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Nomor 50 Tahun 2019 tentang KODE ETIK PENYELENGGARA PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BONE
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 53 · Tahun 2023
KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE
literasihukum.com/peraturan/2027/kode-etik-penyelenggara-pengadaan-barangjasa-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-bone
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Nomor 53 Tahun 2023 tentang KODE ETIK PENYELENGGARA PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 67 · Tahun 2020
KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
literasihukum.com/peraturan/3844/kode-etik-penyelenggaraan-pelayanan-pengadaan-barangjasa-pada-bagian-pengadaan-barangjasa-sekretariat-daerah-kabupaten-soppeng
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Soppeng Nomor 67 Tahun 2020 tentang KODE ETIK PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 3 · Tahun 2019
PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
literasihukum.com/peraturan/374/pedoman-pelaksanaan-penegakan-disiplin-dan-kode-etik-pegawai-negeri-sipil-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-toraja-utara
…n Toraja utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN DAN KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 12 · Tahun 2020
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH
literasihukum.com/peraturan/3169/perubahan-atas-peraturan-bupati-barru-nomor-5-tahun-2019-tentang-kode-etik-pengelola-pengadaan-barangjasa-sekretariat-daerah
…Tahun 2020 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH
Materi Hukum
• 20 Apr 2026
Strategi Pledoi Elite: Teknik Menang Perkara di Pengadilan
literasihukum.com/strategi-pledoi-elite-menang-perkara-pengadilan
Pelajari strategi pledoi elite, teknik litigasi, dan konstruksi pembelaan berlapis untuk memenangkan perkara di pengadilan secara sistematis dan berbasis hukum.
Berita
• 24 Feb 2026
Bripda MS Dipecat Usai Aniaya Remaja hingga Tewas di Tual
news.literasihukum.com/bripda-ms-penganiaya-remaja-tual-dipecat-ptdh-proses-pidana
Bripda Masias Victoria Siahaya (Bripda MS) dipecat PTDH usai sidang etik kasus tewasnya Arianto Tawakal (14) di Tual. Polisi proses pidana, status tersangka.
Opini
• 04 Sep 2024
Advokasi Hakim: Merekonstruksi Jaminan Keamanan Hakim
literasihukum.com/advokasi-hakim-merekonstruksi-jaminan-keamanan-hakim
Artikel ini membahas tentang Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH) yang mengancam keamanan seorang hakim.
Opini
• 02 Apr 2024
Pedang Tumpul Itu Bernama Bawaslu
literasihukum.com/pedang-tumpul-itu-bernama-bawaslu
Artikel ini menjelaskan pentingnya penguatan regulasi dan kewenangan Bawaslu untuk efektivitas pengawasan pemilu, mencerminkan kebutuhan mendesak akan reformasi dalam pengawasan pemilu demi menjaga in...