Menampilkan 51–60 dari 168 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 7 · Tahun 2013
PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAROS
literasihukum.com/peraturan/1060/pemberian-tunjangan-perumahan-bagi-pimpinan-dan-anggota-dprd-kabupaten-maros
…Maros Nomor 7 Tahun 2013 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAROS
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 4 · Tahun 2012
PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAROS
literasihukum.com/peraturan/1231/pemberian-tunjangan-perumahan-untuk-pimpinan-dan-anggota-dprd-kabupaten-maros
…Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAROS
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 21 · Tahun 2011
PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAROS TAHUN 2011
literasihukum.com/peraturan/1442/pemberian-tunjangan-perumahan-untuk-pimpinan-dan-anggota-dprd-kabupaten-maros-tahun-2011
…aros Nomor 21 Tahun 2011 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAROS TAHUN 2011
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 1 · Tahun 1978
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NO. 8/PD/DPRD/VII/1972 TENTANG PUNGUTAN UANG RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN JALAN (UANG TOL BEA JALAN) DAERAH KABUPATEN MAROS
literasihukum.com/peraturan/288/pencabutan-peraturan-daerah-no-8pddprdvii1972-tentang-pungutan-uang-retribusi-atas-pemakaian-jalan-uang-tol-bea-jalan-daerah-kabupaten-maros
…h (Perda) Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1978 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NO. 8/PD/DPRD/VII/1972 TENTANG PUNGUTAN UANG RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN JALAN (UANG TOL BEA JALAN) DAERAH KABUPATEN MAROS
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 40 · Tahun 2019
Pelaksanaan Perda Kabupaten Buton Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buton
literasihukum.com/peraturan/2160/pelaksanaan-perda-kabupaten-buton-nomor-8-tahun-2017-tentang-hak-keuangan-dan-administratif-pimpinan-dan-anggota-dprd-kabupaten-buton
…aten Buton Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buton
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 20 · Tahun 2024
Perubahan Ketiga atas Perbup Konawe Kepulauan Nomor 2A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hak Pimpinan dan Anggota DPRD
literasihukum.com/peraturan/1178/perubahan-ketiga-atas-perbup-konawe-kepulauan-nomor-2a-tahun-2020-tentang-pedoman-pemberian-hak-pimpinan-dan-anggota-dprd
…p Konawe Kepulauan Nomor 2A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hak Pimpinan dan Anggota DPRD
Opini
• 11 Jun 2025
Scroll Aman, Bicara Bebas: Hari Media Sosial 2025 dan Tuntutan Regulasi Bijak
literasihukum.com/scroll-aman-bicara-bebas-hari-media-sosial-2025-dan-tuntutan-regulasi-bijak
Refleksi Hari Media Sosial 2025: urgensi regulasi bijak UU ITE & UU PDP demi hak digital, kebebasan, dan keamanan warga.
Berita
• 08 Jan 2026
Sejarah Baru: MK Diskualifikasi Seluruh Paslon Pilkada Barito Utara karena Politik Uang Terstruktur
news.literasihukum.com/mk-diskualifikasi-seluruh-paslon-barito-utara-2026
…ah baru di awal tahun 2026 dengan mendiskualifikasi seluruh pasangan calon dalam sengketa Pilkada Barito Utara akibat terbukti melakukan politik uang masif. MK memerintahkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) total
Berita
• 15 May 2024
Bawaslu dan Pihak Terkait Benarkan Perolehan Suara KPU di Cilincing, Partai Demokrat Tetap Gagal Raih Kursi ke-9 DPRD DKI Jakarta 2
news.literasihukum.com/demokrat-gagal-raih-kursi-dprd-dki-jakarta
Sidang MK bahas sengketa hasil Pemilu DKI Jakarta 2. KPU tegaskan rekapitulasi di Cilincing sesuai aturan, Partai Demokrat ajukan keberatan.
Kamus Hukum
Peraturan Daerah
literasihukum.com/kamus-hukum/2252/peraturan-daerah
Peraturan Daerah Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan pemerintah daerah dan DPRD. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat peraturan daerah melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Rujukan: Undang-Undang D…