Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 29 · Tahun 2025 • 19 Sep 2025

Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Perkebunan

literasihukum.com/peraturan/3377/perlindungan-tenaga-kerja-sektor-perkebunan

…n Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Sektor Perkebunan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 45 · Tahun 2025 • 22 Jun 2026

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 38 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PEKEBUN SWADAYA DAN PBKERJA SEKTOR PERKEBUNAN

literasihukum.com/peraturan/13476/perubahan-atas-peraturan-bupati-kubu-raya-nomor-38-tahun-2024-tentang-pelaksanaan-perlindungan-jaminan-sosial-ketenagakerjaan-pekebun-swadaya-dan-pbkerja-sektor-perkebunan

…NTANG PELAKSANAAN PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PEKEBUN SWADAYA DAN PBKERJA SEKTOR PERKEBUNAN

Peraturan Peraturan Menteri Pariwisata · No. 4 · Tahun 2025 • 11 Jul 2026

Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Tahun 2025-2029

literasihukum.com/peraturan/14372/rencana-induk-pengembangan-standar-kompetensi-kerja-nasional-indonesia-sektor-pariwisata-tahun-2025-2029

…Tahun 2025 tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Sektor Pariwisata Tahun 2025-2029

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 7 · Tahun 2015

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 KOTA PAREPARE

literasihukum.com/peraturan/1068/kebutuhan-dan-harga-eceran-tertinggi-het-pupuk-bersubsidi-untuk-sektor-pertanian-tahun-anggaran-2015-kota-parepare

…or 7 Tahun 2015 tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2015 KOTA PAREPARE

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 2 · Tahun 2014

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2014

literasihukum.com/peraturan/1656/kebutuhan-dan-harga-eceran-tertinggi-pupuk-bersubsidi-untuk-sektor-pertanian-kabupaten-jeneponto-tahun-anggaran-2014

…to Nomor 2 Tahun 2014 tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN JENEPONTO TAHUN ANGGARAN 2014

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 5 · Tahun 2014

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2014

literasihukum.com/peraturan/1136/kebutuhan-dan-harga-eceran-tertinggi-pupuk-bersubsidi-untuk-sektor-pertanian-kota-parepare-tahun-anggaran-2014

…re Nomor 5 Tahun 2014 tentang KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA PAREPARE TAHUN ANGGARAN 2014

Editorial • 31 Mar 2026

PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun

literasihukum.com/pp-tunas-tak-boleh-berhenti-pada-operasi-tertib-akun

PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.

Materi Hukum • 11 Jul 2025

Panduan Lengkap Hukum AI untuk Bisnis di Indonesia: Menavigasi Regulasi, Hak Cipta, dan Tanggung Jawab

literasihukum.com/panduan-lengkap-hukum-ai-untuk-bisnis-di-indonesia-menavigasi-regulasi-hak-cipta-dan-tanggung-jawab

Literasi Hukum - Pahami aspek hukum AI di Indonesia. Panduan lengkap bagi bisnis membahas regulasi UU PDP, hak cipta, tanggung jawab hukum, dan mitigasi risiko praktis. Dari Fiksi Ilmiah ke Alat St...

Kamus Hukum

OJK

literasihukum.com/kamus-hukum/381/ojk

OJK Otoritas Jasa Keuangan: lembaga yang mengawasi sektor jasa keuangan. Kategori: Istilah Umum Contoh: Contoh penggunaan: istilah "OJK" sering digunakan dalam konteks hukum. Sumber: Praktik Hukum Rujukan: Praktik dan literatur hukum

Materi Hukum • 28 Jul 2025

Menagih Janji Partisipasi Publik Digital: Evaluasi dan Reformasi E-Participation dalam Legislasi Indonesia

literasihukum.com/optimalisasi-partisipasi-publik-online-proses-legislasi

Literasi Hukum - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menjadi sebuah tonggak sejarah dalam demokrasi legislatif Indonesia. Untuk pertama kalinya, konsep partisipasi publik yang ber...