Peraturan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah · No. 3 · Tahun 2024 • 26 Jun 2026

Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

literasihukum.com/peraturan/14963/tata-cara-penyelesaian-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain-di-lingkungan-kementerian-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah

…aturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 80 · Tahun 2013 • 31 Jul 2026

Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Terkena Pengembangan/Pembebasan Lokasi

literasihukum.com/peraturan/14014/perubahan-kedua-atas-keputusan-gubernur-nomor-179-tahun-2002-tentang-petunjuk-pelaksanaan-penyelesaian-aset-milikdikuasai-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta-yang-terkena-pengembanganpembebasan-lokasi

…Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Nomor 179 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Aset Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang Terkena Pengembangan/Pembebasan Lokasi

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 26 · Tahun 1957 • 27 Jul 2026

Perubahan Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

literasihukum.com/peraturan/15997/perubahan-undang-undang-tentang-penyelesaian-perselisihan-perburuhan

Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 2 · Tahun 1974

PENYELESAIAN MUTATIS-MUTANDIS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1974 TENTANG PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH NEGERI BAGI RUMAH-RUMAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAROS

literasihukum.com/peraturan/351/penyelesaian-mutatis-mutandis-peraturan-pemerintah-republik-indonesia-nomor-16-tahun-1974-tentang-pelaksanaan-penjualan-rumah-negeri-bagi-rumah-rumah-milik-pemerintah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-maros

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 2 Tahun 1974 tentang PENYELESAIAN MUTATIS-MUTANDIS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 1974 TENTANG PELAKSANAAN PENJUALAN RUMAH NEGERI BAGI RUMAH-RUMAH MILIK PEMERINTAH KABUP…

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 15 · Tahun 2016

PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH KOTA PAREPARE

literasihukum.com/peraturan/976/petunjuk-teknis-penyelesaian-tuntutan-perbendaharaan-dan-tuntutan-ganti-rugi-daerah-kota-parepare

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 15 Tahun 2016 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH KOTA PAREPARE

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 248 · Tahun 2015

Penyelesaian Pembayaran Kekurangan/Kelebihan Tunjangan Kinerja Daerah Tahun Anggaran 2015

literasihukum.com/peraturan/1106/penyelesaian-pembayaran-kekurangankelebihan-tunjangan-kinerja-daerah-tahun-anggaran-2015

…ran Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 248 Tahun 2015 tentang Penyelesaian Pembayaran Kekurangan/Kelebihan Tunjangan Kinerja Daerah Tahun Anggaran 2015

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 33 · Tahun 2024

Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

literasihukum.com/peraturan/2748/penyelesaian-tuntutan-ganti-kerugian-daerah-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 35 · Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

literasihukum.com/peraturan/2384/perubahan-atas-peraturan-bupati-nomor-2-tahun-2021-tentang-tata-cara-pelaksanaan-penyelesaian-tuntutan-ganti-kerugian-daerah

…tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 37 · Tahun 2019

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

literasihukum.com/peraturan/798/tata-cara-pelaksanaan-penyelesaian-tuntutan-ganti-kerugian-daerah-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain

…turan Walikota (Perwali) Kota Pare-Pare Nomor 37 Tahun 2019 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

Opini • 08 Nov 2025

Implikasi Putusan MK 135/PUU-XXII/2024: Pemilu Pisah, Sengketa, dan Perpanjangan Jabatan

literasihukum.com/putusan-mk-135-puu-xxii-2024-pemisahan-pemilu

Karya tulis ini membahas Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah.