Menampilkan 5160 dari 200 hasil · ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 14 · Tahun 2025 • 07 Jul 2026
Konsistensi Perencanaan Terhadap Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Majene
literasihukum.com/peraturan/11903/konsistensi-perencanaan-terhadap-penganggaran-pembangunan-daerah-kabupaten-majene
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Majene Nomor 14 Tahun 2025 tentang Konsistensi Perencanaan Terhadap Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Majene
Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 2 · Tahun 2023 • 01 Jul 2026
PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
literasihukum.com/peraturan/10242/pencegahan-dan-peningkatan-kualitas-terhadap-perumahan-kumuh-dan-permukiman-kumuh
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 2 Tahun 2023 tentang PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 26 · Tahun 2025 • 30 Jun 2026
Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak Terlantar pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
literasihukum.com/peraturan/6237/petunjuk-pelaksanaan-pendampingan-terhadap-anak-terlantar-pada-lembaga-kesejahteraan-sosial-anak
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Karawang Nomor 26 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Terhadap Anak Terlantar pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak
Peraturan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah · No. 3 · Tahun 2024 • 26 Jun 2026
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
literasihukum.com/peraturan/14963/tata-cara-penyelesaian-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain-di-lingkungan-kementerian-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menen…
Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 108 · Tahun 2014 • 25 Jun 2026
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Korban Tindak Kekerasan
literasihukum.com/peraturan/12603/pelayanan-kesejahteraan-sosial-terhadap-korban-tindak-kekerasan
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 108 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Korban Tindak Kekerasan
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 45 · Tahun 2020 • 23 Jun 2026
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK
literasihukum.com/peraturan/7579/tata-cara-pelaksanaan-konfirmasi-status-wajib-pajak-terhadap-pemenuhan-kewajiban-pajak
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kubu Raya Nomor 45 Tahun 2020 tentang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 10 · Tahun 2025 • 20 Jun 2026
Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah
literasihukum.com/peraturan/10171/tata-cara-pelaksanaan-konfirmasi-status-wajib-pajak-dan-penelitian-terhadap-pemenuhan-kewajiban-pajak-daerah
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah
Peraturan Undang-undang Darurat · No. 7 · Tahun 1953 • 17 Jun 2026
Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Menerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Penyimpanan, Pengangkutan, atau Pembawaan Kawat Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Surat Idzin
literasihukum.com/peraturan/15905/ancaman-hukuman-terhadap-pembelian-menerimaan-penyerahan-penguasaan-kepunyaan-persediaan-atau-dalam-penyimpanan-pengangkutan-atau-pembawaan-kawat-tembaga-dengan-tidak-mempunyai-surat-idzin
Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1953 tentang Ancaman Hukuman Terhadap Pembelian, Menerimaan, Penyerahan, Penguasaan, Kepunyaan Persediaan atau Dalam Penyimpanan, Pengangkutan, atau Pembawaan Kawat Tembaga Dengan Tidak Mempunyai Surat Id…
Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 11 · Tahun 2024 • 29 Jul 2026
Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Terhadap Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, Daerah Provinsi Induk dan Daerah Kabupaten/Kota dalam Cakupan Wilayah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya
literasihukum.com/peraturan/15201/tata-cara-pembinaan-pengawasan-dan-evaluasi-terhadap-daerah-provinsi-hasil-pemekaran-daerah-provinsi-induk-dan-daerah-kabupatenkota-dalam-cakupan-wilayah-provinsi-papua-selatan-provinsi-papua-tengah-provinsi-papua-pegunungan-dan-provinsi-papua-barat-daya
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembinaan, Pengawasan, dan Evaluasi Terhadap Daerah Provinsi Hasil Pemekaran, Daerah Provinsi Induk dan Daerah Kabupaten/Kota dalam Cakupan Wilayah Provinsi Papua Selatan,…
Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan · No. 68 · Tahun 2021 • 28 Jul 2026
Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
literasihukum.com/peraturan/16367/tata-cara-tuntutan-ganti-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-di-lingkungan-kementerian-perhubungan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di Lingkungan Kementerian Perhubungan
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.