Menampilkan 51–60 dari 188 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 30 · Tahun 2025
• 09 Sep 2025
Pedoman Pelaksanaan Kredit Tabalong Smart
literasihukum.com/peraturan/6590/pedoman-pelaksanaan-kredit-tabalong-smart
…aturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tabalong Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Tabalong Smart
Peraturan
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional · No. 7 · Tahun 2019
• 27 Jun 2026
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Dalam Jabatan Dan Angka Kredit Fungsional Perencana
literasihukum.com/peraturan/18549/petunjuk-teknis-pelaksanaan-penyesuaianinpassing-dalam-jabatan-dan-angka-kredit-fungsional-perencana
…un 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyesuaian/Inpassing Dalam Jabatan Dan Angka Kredit Fungsional Perencana
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 14 · Tahun 2024
• 10 Jun 2026
Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
literasihukum.com/peraturan/11734/tata-cara-penggunaan-dan-penyelenggaraan-kartu-kredit-pemerintah-daerah-untuk-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah
…aang Mongondow Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 17 · Tahun 2024
• 11 Jul 2026
PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT BONTANG KREATIF
literasihukum.com/peraturan/11370/pedoman-pelaksanaan-kredit-bontang-kreatif
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2024 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT BONTANG KREATIF
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 58 · Tahun 2024
• 05 Jul 2026
Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kredit Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Di Kabupaten Cianjur
literasihukum.com/peraturan/5992/pedoman-pelaksanaan-program-subsidi-bunga-kredit-bagi-pelaku-usaha-mikro-dan-kecil-di-kabupaten-cianjur
…) Kabupaten Cianjur Nomor 58 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Subsidi Bunga Kredit Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Di Kabupaten Cianjur
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 60 · Tahun 2023
TARA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
literasihukum.com/peraturan/3661/tara-cara-penggunaan-dan-penyelenggaraan-kartu-kredit-pemerintah-daerah-dalam-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah
…Kabupaten Wajo Nomor 60 Tahun 2023 tentang TARA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 41 · Tahun 2023
TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
literasihukum.com/peraturan/82/tata-cara-penggunaan-dan-penyelenggaraan-kartu-kredit-pemerintah-daerah-dalam-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah
…Kota Pare-Pare Nomor 41 Tahun 2023 tentang TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Kamus Hukum
Klausul negative pledge
literasihukum.com/kamus-hukum/1183/klausul-negative-pledge
Klausul negative pledge Klausul yang melarang debitur memberikan jaminan kepada pihak lain tanpa persetujuan kreditur. Contoh: Perjanjian kredit sering memuat klausul negative pledge untuk melindungi kepentingan kreditur. Perbankan & Keuang…
Kamus Hukum
Security agent
literasihukum.com/kamus-hukum/1174/security-agent
Security agent Pihak yang mewakili kreditur untuk memegang dan mengelola jaminan dalam pembiayaan sindikasi. Contoh: Perjanjian kredit sering memuat security agent untuk melindungi kepentingan kreditur. Perbankan & Keuangan Rujukan umum: pe…
Opini
• 04 Jun 2024
Ketentuan Hukum terkait Tabungan Perumahan Rakyat Menurut PP Nomor 21 Tahun 2024
literasihukum.com/tabungan-perumahan-rakyat
Artikel ini membahas ketentuan hukum terkait Tabungan Perumahan Rakyat menurut PP Nomor 21 Tahun 2024.