Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi · No. 6 · Tahun 2024

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Tim Koordinasi Peningkatan Peran Aktif Indonesia Di Kawasan Dasar Laut Internasional

literasihukum.com/peraturan/14803/pelaksanaan-tugas-dan-wewenang-tim-koordinasi-peningkatan-peran-aktif-indonesia-di-kawasan-dasar-laut-internasional

…Tugas dan Wewenang Tim Koordinasi Peningkatan Peran Aktif Indonesia Di Kawasan Dasar Laut Internasional

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 161 · Tahun 2023

Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia Pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2024

literasihukum.com/peraturan/16181/penambahan-investasi-pemerintah-republik-indonesia-pada-lembaga-keuangan-internasional-tahun-anggaran-2024

…hun 2023 tentang Penambahan Investasi Pemerintah Republik Indonesia Pada Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 2024

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 99 · Tahun 2025

Pengesahan 1907 Convention for the Pacific Settlement of International Disputes (Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai 1907)

literasihukum.com/peraturan/8850/pengesahan-1907-convention-for-the-pacific-settlement-of-international-disputes-konvensi-tentang-penyelesaian-sengketa-internasional-secara-damai-1907

…the Pacific Settlement of International Disputes (Konvensi tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Secara Damai 1907)

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 29 · Tahun 1999

Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)

literasihukum.com/peraturan/17369/pengesahan-international-convention-on-the-elimination-of-all-forms-of-racial-discrimination-1965-konvensi-internasional-tentang-penghapusan-segala-bentuk-diskriminasi-rasial-1965

…tional Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 11 · Tahun 1985

Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention Nairobi, 1982)

literasihukum.com/peraturan/17171/pengesahan-konvensi-telekomunikasi-internasional-international-telecommunication-convention-nairobi-1982

Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention Nairobi, 1982)

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 1956

Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia pada Persetujuan Timah Internasional 1953

literasihukum.com/peraturan/16779/pengesahan-pernyataan-pemerintah-republik-indonesia-pada-persetujuan-timah-internasional-1953

…n 1956 tentang Pengesahan Pernyataan Pemerintah Republik Indonesia pada Persetujuan Timah Internasional 1953

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 80 · Tahun 1957

Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya

literasihukum.com/peraturan/15922/persetujuan-konpensi-organisasi-perburuhan-internasional-no-100-mengenai-pengupahan-yang-sama-bagi-buruh-laki-laki-dan-wanita-untuk-pekerjaan-yang-sama-nilainya

Undang-undang (UU) Nomor 80 Tahun 1957 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 100 Mengenai Pengupahan Yang Sama Bagi Buruh Laki-Laki dan Wanita Untuk Pekerjaan Yang Sama Nilainya

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 3 · Tahun 1961

Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 106 Mengenai Istirahat Mingguan Dalam Perdagangan dan Kantor-Kantor

literasihukum.com/peraturan/16762/persetujuan-konpensi-organisasi-perburuhan-internasional-no-106-mengenai-istirahat-mingguan-dalam-perdagangan-dan-kantor-kantor

Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1961 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 106 Mengenai Istirahat Mingguan Dalam Perdagangan dan Kantor-Kantor

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 18 · Tahun 1956

Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama

literasihukum.com/peraturan/16766/persetujuan-konpensi-organisasi-perburuhan-internasional-no-98-mengenai-berlakunya-dasar-dasar-daripada-hak-untuk-berorganisasi-dan-berunding-bersama

Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1956 tentang Persetujuan Konpensi Organisasi Perburuhan Internasional No. 98 Mengenai Berlakunya Dasar-Dasar Daripada Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 2 · Tahun 1973

Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Perubahan Pasal VI Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional

literasihukum.com/peraturan/17065/persetujuan-pemerintah-republik-indonesia-terhadap-perubahan-pasal-vi-anggaran-dasar-badan-tenaga-atom-internasional

…emerintah Republik Indonesia Terhadap Perubahan Pasal VI Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional