Menampilkan 41–50 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 23 · Tahun 2024
• 25 Nov 2025
PENGADAAN, PERSYARATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAКАТ
literasihukum.com/peraturan/8302/pengadaan-persyaratan-pengangkatan-penempatan-batas-usia-masa-kerja-hak-kewajiban-dan-pemberhentian-pejabat-pengelola-dan-pegawai-yang-berasal-dari-tenaga-profesional-lainnya-pada-badan-layanan-umum-daerah-pusat-kesehatan-masyarakat
…RATAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN, BATAS USIA, MASA KERJA, HAK, KEWAJIBAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI TENAGA PROFESIONAL LAINNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAКАТ
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 22 · Tahun 2025
• 30 Jun 2026
Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
literasihukum.com/peraturan/5694/perubahan-ketiga-atas-peraturan-bupati-nomor-25-tahun-2022-tentang-pedoman-pelaksanaan-perjalanan-dinas-dalam-negeri-bagi-pejabat-negara-aparatur-sipil-negara-dan-pihak-lain-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-cilacap
…Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 15 · Tahun 2016
• 26 Jun 2026
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ENREKANG NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
literasihukum.com/peraturan/1356/perubahan-keempat-atas-peraturan-bupati-enrekang-nomor-15-tahun-2013-tentang-perjalanan-dinas-bagi-pejabat-pegawai-negeri-sipil-dan-pegawai-tidak-tetap-dalam-lingkup-pemerintah-kabupaten-enrekang
…KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI ENREKANG NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DALAM LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
Peraturan
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah · No. 3 · Tahun 2024
• 26 Jun 2026
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
literasihukum.com/peraturan/14963/tata-cara-penyelesaian-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain-di-lingkungan-kementerian-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah
…ntang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 22 · Tahun 2016
• 20 Jun 2026
Pedoman dan Tata Cara Sertifikasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
literasihukum.com/peraturan/15483/pedoman-dan-tata-cara-sertifikasi-pelaksanaan-pendidikan-dan-pelatihan-calon-pejabat-fungsional-perancang-peraturan-perundang-undangan
…2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Sertifikasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan
Peraturan Menteri Perhubungan · No. 69 · Tahun 2021
• 29 Jul 2026
Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara
literasihukum.com/peraturan/16366/perubahan-atas-peraturan-menteri-perhubungan-nomor-pm-3-tahun-2019-tentang-tata-cara-dan-mekanisme-pengangkatan-pejabat-perbendaharaan-negara
…an Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 121 · Tahun 2014
• 24 Jul 2026
Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Struktural
literasihukum.com/peraturan/12565/tunjangan-transportasi-bagi-pejabat-struktural
…si Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2014 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Struktural
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 20 · Tahun 2025
• 22 Jul 2026
Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu
literasihukum.com/peraturan/12043/mekanisme-pelaksanaan-perjalanan-dinas-bagi-pejabat-negara-pimpinan-dan-anggota-dprd-aparatur-sipil-negara-dan-pegawai-tidak-tetap-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-indramayu
…bupaten Indramayu Nomor 20 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 9 · Tahun 2012
PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI, PEJABAT, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
literasihukum.com/peraturan/1225/pedoman-pakaian-dinas-pegawai-pejabat-kepala-desa-dan-perangkat-desa-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-maros
…Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI, PEJABAT, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 29 · Tahun 2013
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS KEPADA KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
literasihukum.com/peraturan/950/pelimpahan-kewenangan-pengelolaan-keuangan-pemerintah-daerah-kabupaten-maros-kepada-koordinator-pengelolaan-keuangan-daerah-bendahara-umum-daerah-pejabat-pengelola-keuangan-daerah-dan-kepala-satuan-kerja-perangkat-daerah
…AH KABUPATEN MAROS KEPADA KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH