Berita • 16 Jan 2025

MK Periksa 30 Sidang Sengketa Pilkada Serentak 2024, 7 Perkara Berasal dari Papua

news.literasihukum.com/mk-periksa-30-sidang-sengketa-pilkada-serentak-2024-7-perkara-berasal-dari-papua

Mahkamah Konstitusi memeriksa 30 sengketa Pilkada serentak 2024 hari ini, termasuk 7 perkara dari Papua. Sidang dilakukan oleh tiga panel majelis hakim dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.

Berita • 15 Jan 2025

Andika-Hendi Resmi Cabut Gugatan Sengketa Pilgub Jateng di MK, Ini Kronologinya

news.literasihukum.com/andika-hendi-resmi-cabut-gugatan-sengketa-pilgub-jateng-di-mk-ini-kronologinya

…erkasa-Hendrar Prihadi (Andika-Hendi), resmi mencabut gugatan sengketa perselisihan hasil Pilkada Jawa Teng...

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 6 · Tahun 2025 • 28 Apr 2025

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara

literasihukum.com/peraturan/2566/perubahan-ketiga-atas-peraturan-bupati-nomor-1-tahun-2021-tentang-pemberian-tunjangan-perumahan-dan-transportasi-kepada-pimpinan-dan-anggota-dprd-kabupaten-minahasa-utara

…n 2021 tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Transportasi Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Utara

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 29 · Tahun 2024 • 03 Jul 2026

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 140 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

literasihukum.com/peraturan/8104/perubahan-ketiga-atas-peraturan-bupati-purworejo-nomor-140-tahun-2021-tentang-rencana-strategis-sekretariat-dprd-kabupaten-purworejo-tahun-2021-2026

…tas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 140 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 48 · Tahun 2025 • 30 Jun 2026

Tata Cara Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dprd, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Dan Pihak Lainnya

literasihukum.com/peraturan/5153/tata-cara-pelaksanaan-dan-pertanggungjawaban-biaya-perjalanan-dinas-bagi-bupati-wakil-bupati-pimpinan-dan-anggota-dprd-pegawai-aparatur-sipil-negara-dan-pihak-lainnya

…Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dprd, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Dan Pihak Lainnya

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 20 · Tahun 2025 • 22 Jul 2026

Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu

literasihukum.com/peraturan/12043/mekanisme-pelaksanaan-perjalanan-dinas-bagi-pejabat-negara-pimpinan-dan-anggota-dprd-aparatur-sipil-negara-dan-pegawai-tidak-tetap-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-indramayu

…tentang Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 1 · Tahun 2005

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANTAENG

literasihukum.com/peraturan/1842/kedudukan-protokoler-dan-keuangan-pimpinan-dan-anggota-dprd-kabupaten-bantaeng

…antaeng Nomor 1 Tahun 2005 tentang KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANTAENG

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 85 · Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap

literasihukum.com/peraturan/1679/kedudukan-susunan-organisasi-tugas-dan-fungsi-serta-tata-kerja-sekretariat-dprd-kabupaten-cilacap

…2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 11 · Tahun 1980

MERUBAH UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 25/PD/DPRD/1970, MENGENAI PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR

literasihukum.com/peraturan/2031/merubah-untuk-kedua-kalinya-peraturan-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng-nomor-25pddprd1970-mengenai-pajak-kendaraan-di-atas-air

…BAH UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 25/PD/DPRD/1970, MENGENAI PAJAK KENDARAAN DI ATAS AIR

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 2 · Tahun 1981

MERUBAH UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 33/PD/DPRD/1969 MENGENAI PAJAK BANGSA ASING

literasihukum.com/peraturan/2012/merubah-untuk-kedua-kalinya-peraturan-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng-nomor-33pddprd1969-mengenai-pajak-bangsa-asing

…BAH UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 33/PD/DPRD/1969 MENGENAI PAJAK BANGSA ASING