Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 48 · Tahun 2025 • 30 Jun 2026

Tata Cara Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dprd, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Dan Pihak Lainnya

literasihukum.com/peraturan/5153/tata-cara-pelaksanaan-dan-pertanggungjawaban-biaya-perjalanan-dinas-bagi-bupati-wakil-bupati-pimpinan-dan-anggota-dprd-pegawai-aparatur-sipil-negara-dan-pihak-lainnya

…Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dprd, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Dan Pihak Lainnya

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 1 · Tahun 2005

KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANTAENG

literasihukum.com/peraturan/1842/kedudukan-protokoler-dan-keuangan-pimpinan-dan-anggota-dprd-kabupaten-bantaeng

…antaeng Nomor 1 Tahun 2005 tentang KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANTAENG

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 85 · Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap

literasihukum.com/peraturan/1679/kedudukan-susunan-organisasi-tugas-dan-fungsi-serta-tata-kerja-sekretariat-dprd-kabupaten-cilacap

…2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 2 · Tahun 1981

MERUBAH UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 33/PD/DPRD/1969 MENGENAI PAJAK BANGSA ASING

literasihukum.com/peraturan/2012/merubah-untuk-kedua-kalinya-peraturan-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng-nomor-33pddprd1969-mengenai-pajak-bangsa-asing

…BAH UNTUK KEDUA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG NOMOR 33/PD/DPRD/1969 MENGENAI PAJAK BANGSA ASING

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 7 · Tahun 2013

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/1060/pemberian-tunjangan-perumahan-bagi-pimpinan-dan-anggota-dprd-kabupaten-maros

…Maros Nomor 7 Tahun 2013 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 4 · Tahun 2012

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/1231/pemberian-tunjangan-perumahan-untuk-pimpinan-dan-anggota-dprd-kabupaten-maros

…Maros Nomor 4 Tahun 2012 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 21 · Tahun 2011

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAROS TAHUN 2011

literasihukum.com/peraturan/1442/pemberian-tunjangan-perumahan-untuk-pimpinan-dan-anggota-dprd-kabupaten-maros-tahun-2011

…aros Nomor 21 Tahun 2011 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN UNTUK PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MAROS TAHUN 2011

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 1 · Tahun 1978

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NO. 8/PD/DPRD/VII/1972 TENTANG PUNGUTAN UANG RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN JALAN (UANG TOL BEA JALAN) DAERAH KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/288/pencabutan-peraturan-daerah-no-8pddprdvii1972-tentang-pungutan-uang-retribusi-atas-pemakaian-jalan-uang-tol-bea-jalan-daerah-kabupaten-maros

…h (Perda) Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1978 tentang PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NO. 8/PD/DPRD/VII/1972 TENTANG PUNGUTAN UANG RETRIBUSI ATAS PEMAKAIAN JALAN (UANG TOL BEA JALAN) DAERAH KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 20 · Tahun 2024

Perubahan Ketiga atas Perbup Konawe Kepulauan Nomor 2A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hak Pimpinan dan Anggota DPRD

literasihukum.com/peraturan/1178/perubahan-ketiga-atas-perbup-konawe-kepulauan-nomor-2a-tahun-2020-tentang-pedoman-pemberian-hak-pimpinan-dan-anggota-dprd

…p Konawe Kepulauan Nomor 2A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hak Pimpinan dan Anggota DPRD

Opini • 04 Jan 2026

2026 Tahun Penentuan Demokrasi Elektoral Indonesia

literasihukum.com/en/2026-a-defining-year-for-indonesian-electoral-democracy

Tahun 2026 krusial bagi revisi UU Pemilu & Pilkada pasca Putusan MK. Regulasi harus tuntas demi menjaga legitimasi demokrasi jelang Pemilu 2029.