Menampilkan 41–50 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 2 · Tahun 1973
Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Perubahan Pasal VI Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional
literasihukum.com/peraturan/17065/persetujuan-pemerintah-republik-indonesia-terhadap-perubahan-pasal-vi-anggaran-dasar-badan-tenaga-atom-internasional
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1973 tentang Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Perubahan Pasal VI Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 9 · Tahun 2024
Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia
literasihukum.com/peraturan/16308/tata-cara-pemeriksaan-keimigrasian-terhadap-orang-yang-masuk-atau-keluar-wilayah-indonesia
…tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian Terhadap Orang yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 29 · Tahun 2025
• 12 Sep 2025
Peraturan Walikota Mataram Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Pemerintah Kota Mataram
literasihukum.com/peraturan/5445/peraturan-walikota-mataram-nomor-29-tahun-2025-tentang-penyelesaian-tuntutan-ganti-kerugian-daerah-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain-di-lingkungan-pemerintah-kota-mataram
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Mataram Nomor 29 Tahun 2025 tentang Peraturan Walikota Mataram Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan…
Peraturan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum · No. 2 · Tahun 2025
• 05 Sep 2025
Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
literasihukum.com/peraturan/7434/tata-cara-penyelesaian-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain-di-lingkungan-badan-pengawas-pemilihan-umum-badan-pengawas-pemilihan-umum-provinsi-dan-badan-pengawas-pemilihan-umum-kabupatenkota
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum P…
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 60 · Tahun 2025
• 04 Sep 2025
Persyaratan Teknis Penerbitan Surat Keterangan Rekomendasi dan Pembinaan Terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
literasihukum.com/peraturan/2592/persyaratan-teknis-penerbitan-surat-keterangan-rekomendasi-dan-pembinaan-terhadap-pencegahan-dan-penanggulangan-kebakaran
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Penerbitan Surat Keterangan Rekomendasi dan Pembinaan Terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 48 · Tahun 2025
• 25 Sep 2025
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pengendalian Terhadap Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk Hewan dan Hasil Ikutannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur
literasihukum.com/peraturan/1696/perubahan-atas-peraturan-gubernur-nusa-tenggara-timur-nomor-37-tahun-2025-tentang-pengendalian-terhadap-pemasukan-pengeluaran-dan-peredaran-ternak-produk-hewan-dan-hasil-ikutannya-di-provinsi-nusa-tenggara-timur
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 48 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pengendalian Terhadap Pemasukan, Pengeluaran dan Peredaran Ternak, Produk…
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 33 · Tahun 2025
• 15 Sep 2025
Pencabutan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perizinan Berusaha Dan Persetujuan Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan
literasihukum.com/peraturan/8860/pencabutan-atas-peraturan-gubernur-daerah-istimewa-yogyakarta-nomor-41-tahun-2022-tentang-pendelegasian-wewenang-penerapan-sanksi-administratif-terhadap-pelanggaran-perizinan-berusaha-dan-persetujuan-pemerintah-terkait-persetujuan-lingkungan
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pencabutan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 41 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penerapan Sanksi Administratif Terh…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 16 · Tahun 2025
• 04 Nov 2025
Bentuk Dan Cara Perhitungan Denda Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
literasihukum.com/peraturan/4720/bentuk-dan-cara-perhitungan-denda-administratif-terhadap-pelanggaran-pemanfaatan-ruang
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pasangkayu Nomor 16 Tahun 2025 tentang Bentuk Dan Cara Perhitungan Denda Administratif Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
Peraturan
Peraturan Badan Karantina Indonesia · No. 6 · Tahun 2025
Tata Cara Tindakan Karantina Terhadap Barang yang Ditahan
literasihukum.com/peraturan/1510/tata-cara-tindakan-karantina-terhadap-barang-yang-ditahan
Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Tindakan Karantina Terhadap Barang yang Ditahan
Peraturan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia · No. 2 · Tahun 2024
Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi
literasihukum.com/peraturan/15015/tata-cara-pelaksanaan-verifikasi-data-lahan-sawah-terhadap-data-pertanahan-dan-tata-ruang-penetapan-peta-lahan-sawah-yang-dilindungi-dan-pemberian-rekomendasi-perubahan-penggunaan-tanah-pada-lahan-sawah-yang-dilindungi
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan Sawah y…