Menampilkan 41–50 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 44 · Tahun 2015
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
literasihukum.com/peraturan/4767/peraturan-pelaksanaan-peraturan-daerah-kabupaten-tana-toraja-nomor-7-tahun-2015-tentang-pelayanan-publik
…g PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PELAYANAN PUBLIK
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 2025
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
literasihukum.com/peraturan/4998/perubahan-atas-peraturan-daerah-nomor-16-tahun-2010-tentang-penyelenggaraan-pelayanan-publik-pemerintah-kabupaten-sidenreng-rappang
…2025 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 25 · Tahun 2021
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
literasihukum.com/peraturan/3749/perubahan-kedua-atas-peraturan-bupati-soppeng-nomor-13-tahun-2019-tentang-penyelenggaraan-kompetisi-inovasi-pelayanan-publik-lingkup-pemerintah-kabupaten-soppeng
…AS PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 25 · Tahun 2025
Penyelenggaraan Pelayanan Publik
literasihukum.com/peraturan/3380/penyelenggaraan-pelayanan-publik
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 77 · Tahun 2024
Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia
literasihukum.com/peraturan/2656/penyelenggaraan-pelayanan-publik-berbasis-hak-asasi-manusia
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 77 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia
Peraturan
Peraturan Menteri Kehutanan · No. 21 · Tahun 2025
• 03 Nov 2025
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan
literasihukum.com/peraturan/6576/pelayanan-informasi-publik-di-lingkungan-kementerian-kehutanan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 21 Tahun 2025 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kehutanan
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 14 · Tahun 2025
• 24 Jun 2026
Standar Pelayanan Informasi Publik Pada Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Pekalongan
literasihukum.com/peraturan/410/standar-pelayanan-informasi-publik-pada-pengelola-layanan-informasi-dan-dokumentasi-kabupaten-pekalongan
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Pada Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Kabupaten Pekalongan
Peraturan
Peraturan Menteri Pariwisata · No. 3 · Tahun 2025
• 11 Jul 2026
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata
literasihukum.com/peraturan/14374/pelayanan-informasi-publik-di-lingkungan-kementerian-pariwisata
Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pariwisata
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 26 · Tahun 2020
KODE ETIK LAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SOPPENG
literasihukum.com/peraturan/3995/kode-etik-layanan-publik-pada-dinas-penanaman-modal-pelayanan-terpadu-satu-pintu-tenaga-kerja-dan-transmigrasi-kabupaten-soppeng
…Soppeng Nomor 26 Tahun 2020 tentang KODE ETIK LAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SOPPENG
Kamus Hukum
Badan Publik
literasihukum.com/kamus-hukum/1363/badan-publik
Badan Publik Badan Publik adalah konsep/istilah administrasi atau ketatanegaraan terkait badan publik. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat badan publik melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Rujukan: Undang-Unda…