Menampilkan 41–50 dari 87 hasil
· ~0ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan · No. 50 · Tahun 2019
• 23 Sep 2019
Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi
literasihukum.com/peraturan/15387/perubahan-atas-peraturan-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-nomor-p96menlhksetjenkum1112018-tentang-tata-cara-pelepasan-kawasan-hutan-produksi-yang-dapat-dikonversi
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 50 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.96/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang dapa…
Peraturan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan · No. P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 · Tahun 2018
• 13 Jul 2026
Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
literasihukum.com/peraturan/8436/pedoman-pinjam-pakai-kawasan-hutan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 21 · Tahun 2024
• 01 Jul 2026
BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
literasihukum.com/peraturan/13126/brigade-pengendalian-kebakaran-hutan-dan-lahan
…rda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang BRIGADE PENGENDALIAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
Peraturan
Peraturan Menteri Kehutanan · No. 15 · Tahun 2025
• 23 Jul 2026
Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelepasan Kawasan Hutan
literasihukum.com/peraturan/8667/tata-cara-pengenaan-tarif-atas-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-pelepasan-kawasan-hutan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pelepasan Kawasan Hutan
Peraturan
Peraturan Menteri Kehutanan · No. 14 · Tahun 2025
• 23 Jul 2026
Tata Cara Pengenaan, Penentuan, dan Pembayaran atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Penggunaan Kawasan Hutan
literasihukum.com/peraturan/8669/tata-cara-pengenaan-penentuan-dan-pembayaran-atas-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-bidang-penggunaan-kawasan-hutan
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengenaan, Penentuan, dan Pembayaran atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Penggunaan Kawasan Hutan
Peraturan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan · No. P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 · Tahun 2018
Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
literasihukum.com/peraturan/8573/kawasan-hutan-dengan-tujuan-khusus
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 Tahun 2018 tentang Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 10 · Tahun 2007
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TİMUR NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG İZİN PEMANFAATAN HUTAN HAK
literasihukum.com/peraturan/9140/pelaksanaan-peraturan-daerah-kabupaten-luwu-timur-nomor-10-tahun-2007-tentang-izin-pemanfaatan-hutan-hak
…AAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TİMUR NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG İZİN PEMANFAATAN HUTAN HAK
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 27 · Tahun 2015
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG SATAN PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TORAJA UTARA
literasihukum.com/peraturan/710/pembentukan-unit-pelaksana-teknis-dinas-kesatuan-pengelolaan-hutan-lindung-satan-pada-dinas-kehutanan-dan-perkebunan-kabupaten-toraja-utara
…Nomor 27 Tahun 2015 tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN LINDUNG SATAN PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN TORAJA UTARA
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 6 · Tahun 2025
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA NOMOR 24 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN DAN PERKEBUNAN (PPHP) KABUPATEN NAGAN RAYA
literasihukum.com/peraturan/633/pencabutan-peraturan-bupati-nagan-raya-nomor-24-tahun-2008-tentang-pembentukan-susunan-organisasi-dan-tata-kerja-unit-pelaksana-teknis-dinas-uptd-pengawasan-dan-perlindungan-hutan-dan-perkebunan-pphp-kabupaten-nagan-raya
…ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN HUTAN DAN PERKEBUNAN (PPHP) KABUPATEN NAGAN RAYA
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 4 · Tahun 2015
PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT
literasihukum.com/peraturan/3839/pengelolaan-hutan-rakyat
Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang PENGELOLAAN HUTAN RAKYAT