Menampilkan 41–50 dari 200 hasil
· ~79ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 9 · Tahun 2025
• 23 Apr 2025
Hari Kerja dan Jam Kerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya
literasihukum.com/peraturan/5423/hari-kerja-dan-jam-kerja-bagi-pegawai-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-sumba-barat-daya
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 9 Tahun 2025 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 22 · Tahun 2025
• 02 Sep 2025
Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor
literasihukum.com/peraturan/1635/pelaksanaan-hari-bebas-kendaraan-bermotor
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 33 · Tahun 2025
• 01 Sep 2025
Pakaian Dinas, Hari Kerja dan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
literasihukum.com/peraturan/3957/pakaian-dinas-hari-kerja-dan-jam-kerja-bagi-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-pemerintah-daerah
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bengkalis Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pakaian Dinas, Hari Kerja dan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
Materi Hukum
• 12 Aug 2024
Hak-Hak Pekerja Ketika Perusahaan Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Karena Alasan Efisiensi
literasihukum.com/hak-hak-pekerja-ketika-perusahaan-melakukan-phk
Artikel ini membahas tentang Hak-hak PekerjaKetika Perusahaan Melakukan PHK Karena Alasan Efisiensi
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 31 · Tahun 2025
• 20 Nov 2025
Pelaksanaan Hari Sekolah di Kabupaten Katingan
literasihukum.com/peraturan/3396/pelaksanaan-hari-sekolah-di-kabupaten-katingan
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Katingan Nomor 31 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Hari Sekolah di Kabupaten Katingan
Peraturan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan · No. 12 · Tahun 2025
• 06 Nov 2025
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua
literasihukum.com/peraturan/5172/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-35-tahun-2016-tentang-tata-cara-pemberian-persyaratan-dan-jenis-manfaat-layanan-tambahan-dalam-program-jaminan-hari-tua
…ata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan dalam Program Jaminan Hari Tua
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 4 · Tahun 2024
• 02 Jul 2026
Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan
literasihukum.com/peraturan/14262/kesejahteraan-ibu-dan-anak-pada-fase-seribu-hari-pertama-kehidupan
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 19 · Tahun 2025
• 24 Jun 2026
Penetapan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah
literasihukum.com/peraturan/5801/penetapan-hari-dan-jam-kerja-di-lingkungan-pemerintah-daerah
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penetapan Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 10 · Tahun 2001
• 18 Jun 2026
Penetapan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan
literasihukum.com/peraturan/12240/penetapan-hari-jadi-kabupaten-pekalongan
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Pekalongan
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 11 · Tahun 2025
• 05 Jun 2026
Hari Kerja Dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
literasihukum.com/peraturan/13695/hari-kerja-dan-jam-kerja-pegawai-aparatur-sipil-negara-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-kepulauan-bangka-belitung
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung