Hasil Pencarian: yurisdiksi peradilan militer

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 7 · Tahun 1955

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 33 Tahun 1950 untuk Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.6 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota, Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16788/penetapan-undang-undang-darurat-no-33-tahun-1950-untuk-mencabut-kembali-undang-undang-darurat-republik-indonesia-serikat-no6-tahun-1950-tentang-pembentukan-jabatan-gubernur-militer-ibu-kota-sebagai-undang-undang

…g Darurat Republik Indonesia Serikat No.6 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota, Sebagai Undang-Undang

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 40 · Tahun 1960

Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 66 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 117) Tentang Wajib Militer

literasihukum.com/peraturan/15794/perubahan-dan-tambahan-undang-undang-no-66-tahun-1958-lembaran-negara-tahun-1958-no-117-tentang-wajib-militer

…mbahan Undang-Undang No. 66 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 117) Tentang Wajib Militer

Peraturan Peraturan Menteri Pertahanan · No. 5 · Tahun 2023

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

literasihukum.com/peraturan/18758/perubahan-kedua-atas-peraturan-menteri-pertahanan-nomor-7-tahun-2010-tentang-pedoman-perizinan-pengawasan-dan-pengendalian-senjata-api-standar-militer-di-luar-lingkungan-kementerian-pertahanan-dan-tentara-nasional-indonesia

…7 Tahun 2010 tentang Pedoman Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia · No. 8 · Tahun 2025

Perubahan Kedua atas Peraturan Pangima Tentara Nasional Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Upacara Militer Tentara Nasional Indonesia

literasihukum.com/peraturan/5759/perubahan-kedua-atas-peraturan-pangima-tentara-nasional-indonesia-nomor-28-tahun-2013-tentang-tata-cara-upacara-militer-tentara-nasional-indonesia

…eraturan Pangima Tentara Nasional Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Upacara Militer Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 66 · Tahun 1958

Wajib-Militer

literasihukum.com/peraturan/16030/wajib-militer

Undang-undang (UU) Nomor 66 Tahun 1958 tentang Wajib-Militer

Kamus Hukum

Pengadilan Militer

literasihukum.com/kamus-hukum/181/pengadilan-militer

Pengadilan Militer Pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer

Kamus Hukum

Yurisdiksi ekstrateritorial

literasihukum.com/kamus-hukum/900/yurisdiksi-ekstrateritorial

Yurisdiksi ekstrateritorial Kewenangan negara menerapkan hukum atas peristiwa di luar wilayahnya dalam kondisi tertentu. Contoh: Dalam kerja sama lintas negara, konsep yurisdiksi ekstrateritorial sering menjadi rujukan. Hukum Internasional…

Kamus Hukum

Yurisdiksi teritorial

literasihukum.com/kamus-hukum/899/yurisdiksi-teritorial

Yurisdiksi teritorial Kewenangan negara atas peristiwa/ orang/ benda yang berada di wilayahnya. Contoh: Dalam kerja sama lintas negara, konsep yurisdiksi teritorial sering menjadi rujukan. Hukum Internasional Rujukan umum: hukum internasion…

Opini • 28 Mar 2025

Militer dalam Ruang Penegakan Hukum dan Politik Sipil di Amerika Serikat

literasihukum.com/militer-dalam-ruang-penegakan-hukum-dan-politik-sipil-di-amerika-serikat

Militer AS dilarang menangani hukum sipil kecuali dalam keadaan darurat, sementara Indonesia masih berproses dalam menavigasi peran militer di sipil.

Materi Hukum • 27 May 2024

Warga Negara Asing dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia: Sebuah Analisis Komprehensif

literasihukum.com/warga-negara-asing-dan-penegakan-hukum-pidana

Artikel ini akan membahas secara mendalam tentang bagaimana warga negara asing dapat dipidana di Indonesia