Peraturan Undang-undang Darurat · No. 10 · Tahun 1951 • 23 Jul 2026

Pencabutan Kembali Gaji Militer Tahun 1950

literasihukum.com/peraturan/16582/pencabutan-kembali-gaji-militer-tahun-1950

Undang-undang Darurat Nomor 10 Tahun 1951 tentang Pencabutan Kembali Gaji Militer Tahun 1950

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 26 · Tahun 1957

Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela)

literasihukum.com/peraturan/15902/anggota-angkatan-perang-berdasarkan-ikatan-dinas-sukarela-militer-sukarela

…at Nomor 26 Tahun 1957 tentang Anggota Angkatan Perang Berdasarkan Ikatan Dinas Sukarela (Militer Sukarela)

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 6 · Tahun 1950

Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibukota

literasihukum.com/peraturan/16676/pembentukan-jabatan-gubernur-militer-ibukota

Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1950 tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibukota

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 7 · Tahun 1955

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 33 Tahun 1950 untuk Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.6 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota, Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16788/penetapan-undang-undang-darurat-no-33-tahun-1950-untuk-mencabut-kembali-undang-undang-darurat-republik-indonesia-serikat-no6-tahun-1950-tentang-pembentukan-jabatan-gubernur-militer-ibu-kota-sebagai-undang-undang

…g Darurat Republik Indonesia Serikat No.6 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibu Kota, Sebagai Undang-Undang

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 40 · Tahun 1960

Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 66 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 117) Tentang Wajib Militer

literasihukum.com/peraturan/15794/perubahan-dan-tambahan-undang-undang-no-66-tahun-1958-lembaran-negara-tahun-1958-no-117-tentang-wajib-militer

…mbahan Undang-Undang No. 66 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 No. 117) Tentang Wajib Militer

Peraturan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia · No. 8 · Tahun 2025

Perubahan Kedua atas Peraturan Pangima Tentara Nasional Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Upacara Militer Tentara Nasional Indonesia

literasihukum.com/peraturan/5759/perubahan-kedua-atas-peraturan-pangima-tentara-nasional-indonesia-nomor-28-tahun-2013-tentang-tata-cara-upacara-militer-tentara-nasional-indonesia

…eraturan Pangima Tentara Nasional Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara Upacara Militer Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 66 · Tahun 1958

Wajib-Militer

literasihukum.com/peraturan/16030/wajib-militer

Undang-undang (UU) Nomor 66 Tahun 1958 tentang Wajib-Militer

Kamus Hukum

Pengadilan Militer

literasihukum.com/kamus-hukum/181/pengadilan-militer

Pengadilan Militer Pengadilan yang memiliki kewenangan mengadili kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh militer

Berita • 04 Aug 2023

Korupsi Dugaan Suap Kabasarnas 2021-2023: Wewenang Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Anggota Militer

news.literasihukum.com/en/alleged-bribery-corruption-of-the-head-of-basarnas-2021-2023-authority-to-investigate-corruption-crimes-by-military-members

…i tentang kasus korupsi dugaan suap yang menyeret kabasarnas dan Koordinator Administrasi militer periode 2021-2023

Opini • 24 Dec 2025

Potensi Kembalinya Dwifungsi ABRI

literasihukum.com/en/the-potential-return-of-the-dual-function-of-the-indonesian-armed-forces

Pengisian jabatan sipil oleh Tentara NasionaI Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menimbulkan kekhawatiran masyarakat akan kembalinya Dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.