Peraturan Keputusan Presiden (Keppres) · No. 653 · Tahun 1961

Mengabulkan Permohonan Go Liong Han Cs. (4 Orang) Untuk Mendjadi Warganegara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958

literasihukum.com/peraturan/15276/mengabulkan-permohonan-go-liong-han-cs-4-orang-untuk-mendjadi-warganegara-republik-indonesia-berdasarkan-pasal-v-peraturan-peralihan-undang-undang-no-62-tahun-1958

…residen (Keppres) Nomor 653 Tahun 1961 tentang Mengabulkan Permohonan Go Liong Han Cs. (4 Orang) Untuk Mendjadi Warganegara Republik Indonesia Berdasarkan Pasal V Peraturan Peralihan Undang-Undang No. 62 Tahun 1958

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 128 · Tahun 2018

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/10952/pembentukan-gugus-tugas-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-kabupaten-maros

…2018 tentang PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 11 · Tahun 2022

PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

literasihukum.com/peraturan/3826/penyelenggaraan-sistem-layanan-dan-rujukan-terpadu-untuk-penanganan-fakir-miskin-dan-orang-tidak-mampu

…tang PENYELENGGARAAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 27 · Tahun 2024

PETUNJUK TEKNIS PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

literasihukum.com/peraturan/12954/petunjuk-teknis-pemungutan-retribusi-pelayanan-jasa-kepelabuhanan-dan-retribusi-pelayanan-penyeberangan-orang-atau-barang-dengan-menggunakan-kendaraan-di-air

…S PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PENYEBERANGAN ORANG ATAU BARANG DENGAN MENGGUNAKAN KENDARAAN DI AIR

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 12 · Tahun 2021

PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

literasihukum.com/peraturan/3771/program-jaminan-kesehatan-bagi-fakir-miskin-dan-orang-tidak-mampu

…paten Soppeng Nomor 12 Tahun 2021 tentang PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

Peraturan Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 2025

Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang

literasihukum.com/peraturan/2626/pencegahan-dan-penanganan-korban-perdagangan-orang

…timewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 249 · Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan

literasihukum.com/peraturan/11630/perubahan-atas-peraturan-gubernur-nomor-212-tahun-2016-tentang-pedoman-pengelolaan-penyedia-jasa-lainnya-orang-perorangan

…Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 33 · Tahun 2019

SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU “ SIAMASEI “ UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BARRU

literasihukum.com/peraturan/3231/sistem-layanan-dan-rujukan-terpadu-siamasei-untuk-penanganan-fakir-miskin-dan-orang-tidak-mampu-di-kabupaten-barru

…tentang SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU “ SIAMASEI “ UNTUK PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN BARRU

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 135 · Tahun 2012

Tata Cara Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

literasihukum.com/peraturan/10059/tata-cara-pemantauan-orang-asing-organisasi-masyarakat-asing-dan-tenaga-kerja-asing-di-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta

…Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 135 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan · No. 32 · Tahun 2024

Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/14880/tata-cara-penyelenggaraan-kewajiban-pelayanan-publik-angkutan-orang-dengan-kereta-api-pelayanan-kelas-ekonomi

…Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi