Peraturan Undang-undang Darurat · No. 7 · Tahun 1955

Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/15874/pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 100 · Tahun 2024

Penyetoran dan Pencatatan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Pembayaran yang Berasal dari Denda Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

literasihukum.com/peraturan/14903/penyetoran-dan-pencatatan-atas-penerimaan-negara-bukan-pajak-pembayaran-yang-berasal-dari-denda-tindak-pidana-pelanggaran-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan

…oran dan Pencatatan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Pembayaran yang Berasal dari Denda Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 17 · Tahun 2025

Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

literasihukum.com/peraturan/14750/penyidikan-tindak-pidana-di-bidang-perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

Peraturan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban · No. 2 · Tahun 2020

Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

literasihukum.com/peraturan/10210/permohonan-perlindungan-saksi-danatau-korban-tindak-pidana

…Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 36 · Tahun 1960

Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/15798/perubahan-dan-tambahan-undang-undang-darurat-no-7-tahun-1955-tentang-pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi

…bahan Undang-Undang Darurat No. 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 88 · Tahun 2025

Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

literasihukum.com/peraturan/11531/perubahan-kedua-atas-peraturan-presiden-nomor-6-tahun-2012-tentang-komite-koordinasi-nasional-pencegahan-dan-pemberantasan-tindak-pidana-pencucian-uang

…esiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 19 · Tahun 2019

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/15511/perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-30-tahun-2002-tentang-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

…ntang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 2015

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

literasihukum.com/peraturan/15834/perubahan-atas-undang-undang-nomor-30-tahun-2002-tentang-komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi

…015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 165 · Tahun 2023

Tata Cara Permohonan, permintaan Dan Pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda Dalam rangka Pengehntian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Cukai Untuk Kepentingan Penerimaan Negara

literasihukum.com/peraturan/16177/tata-cara-permohonan-permintaan-dan-pembayaran-sanksi-administratif-berupa-denda-dalam-rangka-pengehntian-penyidikan-tindak-pidana-di-bidang-cukai-untuk-kepentingan-penerimaan-negara

…taan Dan Pembayaran Sanksi Administratif Berupa Denda Dalam rangka Pengehntian Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Cukai Untuk Kepentingan Penerimaan Negara

Kamus Hukum

Tindak pidana tindak pidana pemilu

literasihukum.com/kamus-hukum/708/tindak-pidana-tindak-pidana-pemilu

Tindak pidana tindak pidana pemilu Perbuatan yang dilarang dan diancam pidana terkait tindak pidana pemilu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh: Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana tindak pidana pemilu be…