Menampilkan 31–40 dari 200 hasil
· ~56ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 1 · Tahun 1994
• 14 Jul 1994
KEWAJIBAN CALON MEMPELAI UNTUK MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN SEHAT BADAN
literasihukum.com/peraturan/11206/kewajiban-calon-mempelai-untuk-mendapatkan-surat-keterangan-sehat-badan
…Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 1994 tentang KEWAJIBAN CALON MEMPELAI UNTUK MENDAPATKAN SURAT KETERANGAN SEHAT BADAN
Kamus Hukum
Alat Bukti Surat
literasihukum.com/kamus-hukum/744/alat-bukti-surat
Alat Bukti Surat Istilah hukum acara atau pembuktian yang berkaitan dengan alat bukti surat. Kategori: Hukum Acara Perdata Contoh: Dalam proses hukum acara perdata, alat bukti surat memiliki ketentuan khusus. | Alat bukti surat: Istilah ini…
Kamus Hukum
Pemalsuan Surat
literasihukum.com/kamus-hukum/1966/pemalsuan-surat
Pemalsuan Surat Pemalsuan Surat adalah membuat atau menggunakan surat palsu untuk menimbulkan akibat hukum. Kategori: Hukum Pidana Contoh: Jaksa menilai unsur pemalsuan surat telah terpenuhi. Sumber: KUHP Rujukan: Kitab Undang-Undang Hukum…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 6 · Tahun 2011
• 18 Apr 2011
STANDAR PROSEDUR PELAYANAN DOKUMEN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN KABUPATEN LUWU UTARA
literasihukum.com/peraturan/57/standar-prosedur-pelayanan-dokumen-surat-keterangan-sahnya-hasil-hutan-kabupaten-luwu-utara
…erbup) Kabupaten Luwu Utara Nomor 6 Tahun 2011 tentang STANDAR PROSEDUR PELAYANAN DOKUMEN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN KABUPATEN LUWU UTARA
Berita
• 24 Jan 2026
Bupati Sleman Harda Kiswaya Bersaksi dalam Sidang Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata
news.literasihukum.com/bupati-sleman-harda-kiswaya-bersaksi-dalam-sidang-dugaan-korupsi-dana-hibah-pariwisata
…si Dana Hibah Pariwisata 2020 di Sleman menghadirkan saksi dan terdakwa dengan fokus pada Surat Edaran dan dampak hukum Pilkada.
Materi Hukum
• 11 May 2024
Restitusi Pajak Orang Pribadi: Panduan Lengkap dan Terbaru di DJP!
literasihukum.com/restitusi-pajak-orang-pribadi
Artikel ini membahas panduan lengkap dan terbaru tentang pengajuan restitusi pajak bagi wajib pajak orang pribadi di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Opini
• 17 Feb 2023
Bolehkah Tidak Membayar Pinjaman Online Ilegal? Yuk Simak Penjelasannya
literasihukum.com/bolehkah-tidak-bayar-pinjaman-online
Literasi Hukum - Artikel ini menjelaskan mengenai dasar hukum pembayaran pinjaman online ilegal menurut hukum positif di Indonesia. Maraknya Pinjaman Online Tak heran jika aplikasi pinjaman onli...
Peraturan
Peraturan Walikota (Perwali) · No. 60 · Tahun 2025
• 04 Sep 2025
Persyaratan Teknis Penerbitan Surat Keterangan Rekomendasi dan Pembinaan Terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
literasihukum.com/peraturan/2592/persyaratan-teknis-penerbitan-surat-keterangan-rekomendasi-dan-pembinaan-terhadap-pencegahan-dan-penanggulangan-kebakaran
…kota (Perwali) Kota Banjarmasin Nomor 60 Tahun 2025 tentang Persyaratan Teknis Penerbitan Surat Keterangan Rekomendasi dan Pembinaan Terhadap Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Peraturan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan · No. 25 · Tahun 2018
• 13 Jul 2026
Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
literasihukum.com/peraturan/8442/pedoman-penetapan-jenis-rencana-usaha-danatau-kegiatan-yang-wajib-memiliki-upaya-pengelolaan-lingkungan-hidup-dan-upaya-pemantauan-lingkungan-hidup-dan-surat-pernyataan-kesanggupan-pengelolaan-dan-pemantauan-lingkungan-hidup
…jib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup
Peraturan
Peraturan Menteri Perdagangan · No. 25 · Tahun 2025
• 30 Jun 2026
Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Oleh Pemerintah Daerah
literasihukum.com/peraturan/8590/tata-cara-penerbitan-surat-tanda-pendaftaran-waralaba-oleh-pemerintah-daerah
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba Oleh Pemerintah Daerah