Hasil Pencarian: sidang tindak pidana korupsi

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 56 · Tahun 2013

GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/700/gugus-tugas-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-dan-eksploitasi-seksual-anak-di-kabupaten-maros

…Perbup) Kabupaten Maros Nomor 56 Tahun 2013 tentang GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN EKSPLOITASI SEKSUAL ANAK DI KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 128 · Tahun 2018

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/10952/pembentukan-gugus-tugas-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-kabupaten-maros

…aten Maros Nomor 128 Tahun 2018 tentang PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 2002

Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

literasihukum.com/peraturan/15857/pemberantasan-tindak-pidana-terorisme

…turan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 2 · Tahun 2002

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan BOM di Bali Tanggal 12 Oktober 2002

literasihukum.com/peraturan/15856/pemberlakuan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-republik-indonesia-nomor-1-tahun-2002-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-terorisme-pada-peristiwa-peledakan-bom-di-bali-tanggal-12-oktober-2002

…intah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan BOM di Bali Tanggal 12 Oktober 2002

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 1960

Penambahan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 Nomor 27) Yang Ditambah Dengan Undang-Undang darurat Nomor 8 Tahun 1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 156) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/15705/penambahan-undang-undang-darurat-nomor-7-tahun-1955-lembaran-negara-tahun-1955-nomor-27-yang-ditambah-dengan-undang-undang-darurat-nomor-8-tahun-1958-lembaran-negara-tahun-1958-nomor-156-tentang-pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi

…1958 (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 156) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 15 · Tahun 1962

Penegasan dari Pasal 16 Ayat (6) Undang-Undang No. 7 DRT Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/15758/penegasan-dari-pasal-16-ayat-6-undang-undang-no-7-drt-tahun-1955-lembaran-negara-tahun-1955-no-27-tentang-pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi

…hun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 27) Tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 7 · Tahun 1955

Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/15874/pengusutan-penuntutan-dan-peradilan-tindak-pidana-ekonomi

Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 100 · Tahun 2024

Penyetoran dan Pencatatan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Pembayaran yang Berasal dari Denda Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

literasihukum.com/peraturan/14903/penyetoran-dan-pencatatan-atas-penerimaan-negara-bukan-pajak-pembayaran-yang-berasal-dari-denda-tindak-pidana-pelanggaran-lalu-lintas-dan-angkutan-jalan

…oran dan Pencatatan atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Pembayaran yang Berasal dari Denda Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 17 · Tahun 2025

Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

literasihukum.com/peraturan/14750/penyidikan-tindak-pidana-di-bidang-perpajakan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2025 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan

Peraturan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban · No. 2 · Tahun 2020

Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana

literasihukum.com/peraturan/10210/permohonan-perlindungan-saksi-danatau-korban-tindak-pidana

…Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2020 tentang Permohonan Perlindungan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana