Menampilkan 31–40 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 32 · Tahun 2025
• 16 Sep 2025
Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan
literasihukum.com/peraturan/7447/tata-cara-permohonan-perbaikan-data-badan-hukum-perseroan-terbatas-yayasan-dan-perkumpulan
Peraturan Menteri Hukum Nomor 32 Tahun 2025 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 25 · Tahun 2025
• 24 Jun 2026
Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer
literasihukum.com/peraturan/7444/penyelenggaraan-layanan-jasa-hukum-persekutuan-perdata-persekutuan-firma-dan-persekutuan-komanditer
Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 3 · Tahun 2023
• 15 Jun 2026
Penataan Kerja Sama Di Lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
literasihukum.com/peraturan/18299/penataan-kerja-sama-di-lingkungan-kementrian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama Di Lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 20 · Tahun 2023
• 24 Jul 2026
Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia
literasihukum.com/peraturan/18080/pencabutan-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-9-tahun-2012-tentang-penerbitan-paspor-biasa-bagi-calon-tenaga-kerja-indonesia
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 3 · Tahun 2025
• 14 Jul 2026
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan
literasihukum.com/peraturan/11875/pelaksanaan-pemberian-tunjangan-kinerja-di-lingkungan-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi,…
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 42 · Tahun 2025
Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029
literasihukum.com/peraturan/7698/rencana-strategis-kementerian-hukum-tahun-2025-2029
Peraturan Menteri Hukum Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 36 · Tahun 2025
Sistem Penyuluhan Hukum
literasihukum.com/peraturan/7665/sistem-penyuluhan-hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 36 Tahun 2025 tentang Sistem Penyuluhan Hukum
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 28 · Tahun 2025
Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Hukum
literasihukum.com/peraturan/12377/tata-cara-pembentukan-peraturan-menteri-hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 28 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri Hukum
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum · No. 37 · Tahun 2025
Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum
literasihukum.com/peraturan/7879/tata-cara-verifikasi-dan-akreditasi-organisasi-pemberi-bantuan-hukum
Peraturan Menteri Hukum Nomor 37 Tahun 2025 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Pemberi Bantuan Hukum
Opini
• 25 Feb 2024
Antisipasi terhadap Hambatan Proyek Pembangunan melalui Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)
literasihukum.com/en/anticipating-obstacles-in-development-projects-through-government-and-business-entity-cooperation-kpbu
Artikel ini membahas mengenai beberapa tujuan dari dilaksanakannya kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU) ini yakni seperti untuk mewujudkan penyediaan infrastruktur yang berkualitas, efektif ser...