Menampilkan 3140 dari 40 hasil · ~0ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita • 20 Jul 2025
Pengesahan RKUHAP Ditunda, Pembahasan Lanjut Setelah Reses DPR
news.literasihukum.com/dpr-tunda-rkuhap-di-tengah-kritik
Jakarta, Literasi Hukum – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan bahwa pengesahan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) tidak akan dilakukan dalam waktu dekat. Pembahasan RUU kru...
Berita • 18 Sep 2025
MK Putuskan Tenggat Gugatan PHK Dihitung 1 Tahun Sejak Mediasi Gagal, Bukan dari Tanggal PHK
news.literasihukum.com/mk-putuskan-tenggat-gugatan-phk-dihitung-1-tahun-sejak-mediasi-gagal-bukan-dari-tanggal-phk
MK putuskan! Batas waktu gugatan PHK 1 tahun kini dihitung sejak mediasi atau konsiliasi gagal, bukan dari tanggal PHK. Simak putusan MK terbaru.
Berita • 15 Apr 2026
Baleg DPR Bahas Putusan MK Terkait Kewenangan BPK dalam Penghitungan Kerugian Negara
news.literasihukum.com/baleg-dpr-bahas-putusan-mk-terkait-kewenangan-bpk-dalam-penghitungan-kerugian-negara
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI akan menggelar rapat bersama BPK, BPKP, dan MA untuk membahas Putusan MK Nomor 28/PUU-XXIV/2026 terkait kewenangan BPK dalam menghitung kerugian negara.
Berita • 28 Apr 2026
IRA 5G FWA: Terobosan Regulasi Pemerataan Digital Indonesia
news.literasihukum.com/ira-5g-fwa-terobosan-regulasi-pemerataan-digital-indonesia
IRA 5G FWA Rp100.000 unlimited diluncurkan 2026. Analisis Permen Komdigi No.13/2025, UU Telekomunikasi Pasal 33 & perlindungan konsumen.
Berita • 06 Jan 2026
Perkara Transisi KUHP: Hakim Didorong Tegas Pilih Pasal Lama atau Pasal Baru yang Paling Menguntungkan
news.literasihukum.com/perkara-transisi-kuhp-pasal-lama-vs-pasal-baru
KUHP Nasional berlaku efektif 2 Januari 2026. MA mengingatkan perkara transisi wajib menilai pasal lama vs pasal baru berdasarkan Pasal 618 jo Pasal 3, dengan pertimbangan transparan dan uji “lebih menguntungkan”.
Berita • 14 Mar 2026
Komisi III DPR Desak Polisi Usut Tuntas Penyerangan Aktivis Kontras Andrie Yunus
news.literasihukum.com/komisi-iii-dpr-desak-polisi-usut-tuntas-penyerangan-aktivis-kontras-andrie-yunus
DPR desak polisi usut tuntas kasus penyiraman air keras aktivis KontraS. Korban alami luka bakar serius. Jaminan keamanan pembela HAM?
Berita • 08 Jan 2026
PMK 96/2025 Revisi Aturan Penyelesaian Dugaan Pidana Cukai Tanpa Penyidikan, Berlaku 14 Januari 2026
news.literasihukum.com/pmk-96-2025-revisi-penyelesaian-dugaan-pidana-cukai-tanpa-penyidikan
PMK 96/2025 mengubah aturan penelitian dugaan pelanggaran cukai dan mekanisme penyelesaian perkara “tidak dilakukan penyidikan”. Berlaku efektif 14 Januari 2026, termasuk pengaturan denda, keputusan penyelesaian, dan status barang.
Berita • 01 Apr 2026
TNI Surati LPSK, Minta Izin Periksa Andrie Yunus dalam Kasus Penyiraman Air Keras
news.literasihukum.com/tni-surati-lpsk-minta-izin-periksa-andrie-yunus-dalam-kasus-penyiraman-air-keras
TNI kirim surat ke LPSK untuk izin periksa Andrie Yunus terkait kasus penyiraman air keras. Pemeriksaan penting dalam proses peradilan militer.
Berita • 23 Apr 2026
Kemdiktisaintek Buka Diaspora Berdampak 2026, Siapkan Hibah Riset hingga Rp 70 Juta
news.literasihukum.com/kemdiktisaintek-buka-diaspora-berdampak-2026-hibah-riset-rp-70-juta
Kemdiktisaintek membuka pendaftaran Diaspora Berdampak 2026 hingga 30 September. Program ini menyiapkan hibah maksimal Rp 70 juta untuk kolaborasi riset dosen dan diaspora Indonesia di luar negeri.
Berita • 22 Apr 2026
DPR Sahkan UU PSDK, LPSK Segera Bentuk Perwakilan di Daerah
news.literasihukum.com/dpr-sahkan-uu-psdk-lpsk-segera-bentuk-perwakilan-di-daerah
Merespons keterbatasan akses di daerah, UU PSDK yang baru disahkan DPR RI resmi memandatkan LPSK untuk membentuk kantor perwakilan sesuai kebutuhan wilayah.
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.