Hasil Pencarian: perceraian pejabat

Peraturan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah · No. 3 · Tahun 2024 • 26 Jun 2026

Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

literasihukum.com/peraturan/14963/tata-cara-penyelesaian-kerugian-negara-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain-di-lingkungan-kementerian-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah

…ntang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 22 · Tahun 2016 • 20 Jun 2026

Pedoman dan Tata Cara Sertifikasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

literasihukum.com/peraturan/15483/pedoman-dan-tata-cara-sertifikasi-pelaksanaan-pendidikan-dan-pelatihan-calon-pejabat-fungsional-perancang-peraturan-perundang-undangan

…2016 tentang Pedoman dan Tata Cara Sertifikasi Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan · No. 69 · Tahun 2021 • 29 Jul 2026

Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara

literasihukum.com/peraturan/16366/perubahan-atas-peraturan-menteri-perhubungan-nomor-pm-3-tahun-2019-tentang-tata-cara-dan-mekanisme-pengangkatan-pejabat-perbendaharaan-negara

…an Menteri Perhubungan Nomor PM 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan Negara

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 121 · Tahun 2014 • 24 Jul 2026

Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Struktural

literasihukum.com/peraturan/12565/tunjangan-transportasi-bagi-pejabat-struktural

…si Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2014 tentang Tunjangan Transportasi Bagi Pejabat Struktural

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 20 · Tahun 2025 • 22 Jul 2026

Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu

literasihukum.com/peraturan/12043/mekanisme-pelaksanaan-perjalanan-dinas-bagi-pejabat-negara-pimpinan-dan-anggota-dprd-aparatur-sipil-negara-dan-pegawai-tidak-tetap-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-indramayu

…bupaten Indramayu Nomor 20 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan Dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara Dan Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 9 · Tahun 2012

PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI, PEJABAT, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/1225/pedoman-pakaian-dinas-pegawai-pejabat-kepala-desa-dan-perangkat-desa-di-lingkungan-pemerintah-kabupaten-maros

…Bupati (Perbup) Kabupaten Maros Nomor 9 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI, PEJABAT, KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 29 · Tahun 2013

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS KEPADA KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

literasihukum.com/peraturan/950/pelimpahan-kewenangan-pengelolaan-keuangan-pemerintah-daerah-kabupaten-maros-kepada-koordinator-pengelolaan-keuangan-daerah-bendahara-umum-daerah-pejabat-pengelola-keuangan-daerah-dan-kepala-satuan-kerja-perangkat-daerah

…AH KABUPATEN MAROS KEPADA KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 37 · Tahun 2019

TATA CARA PELAKSANAAN PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

literasihukum.com/peraturan/798/tata-cara-pelaksanaan-penyelesaian-tuntutan-ganti-kerugian-daerah-terhadap-pegawai-negeri-bukan-bendahara-atau-pejabat-lain

…PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 17 · Tahun 2019

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

literasihukum.com/peraturan/355/teknis-pemberian-tunjangan-hari-raya-dan-tunjangan-ketiga-belas-bagi-pegawai-negeri-sipil-pejabat-negara-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-di-lingkungan-pemerintah-daerah-kabupaten-toraja-utara

…EKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 12 · Tahun 2019

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PAREPARE

literasihukum.com/peraturan/835/teknis-pemberian-tunjangan-hari-raya-gaji-dan-tunjangan-ketiga-belas-bagi-pegawai-negeri-sipil-pejabat-negara-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-di-lingkungan-pemerintahan-daerah-kota-parepare

…PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA, GAJI DAN TUNJANGAN KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEJABAT NEGARA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PAREPARE