Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 59 · Tahun 2022

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 VARIAN OMICRON, PERCEPATAN VAKSINASI SERTA PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI KABUPATEN MAROS

literasihukum.com/peraturan/8504/pencegahan-dan-penanggulangan-corona-virus-disease-2019-varian-omicron-percepatan-vaksinasi-serta-penegakan-penggunaan-aplikasi-pedulilindungi-kabupaten-maros

…N DAN PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 VARIAN OMICRON, PERCEPATAN VAKSINASI SERTA PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI KABUPATEN MAROS

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 97 · Tahun 2018

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENEGAKAN PERATURAN DAERAH, PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN MASYARAKAT, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

literasihukum.com/peraturan/2352/petunjuk-teknis-operasional-penegakan-peraturan-daerah-penyelenggaraan-ketentraman-masyarakat-ketertiban-umum-dan-perlindungan-masyarakat

…an Bupati (Perbup) Kabupaten Bone Nomor 97 Tahun 2018 tentang PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL PENEGAKAN PERATURAN DAERAH, PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN MASYARAKAT, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Peraturan Peraturan Menteri Kesehatan · No. 3 · Tahun 2025

Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

literasihukum.com/peraturan/14564/penegakan-disiplin-profesi-tenaga-medis-dan-tenaga-kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 41 · Tahun 2017

Standar Operasional Prosedur Penegakan Perundang-Undangan Daerah

literasihukum.com/peraturan/14198/standar-operasional-prosedur-penegakan-perundang-undangan-daerah

…ati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 41 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Perundang-Undangan Daerah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 30 · Tahun 2025

Tata Cara Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

literasihukum.com/peraturan/9711/tata-cara-pelaksanaan-penegakan-disiplin-pegawai-pemerintah-dengan-perjanjian-kerja

…uran Bupati (Perbup) Kabupaten Balangan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penegakan Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 4 · Tahun 2025 • 29 Sep 2025

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029

literasihukum.com/peraturan/7433/rencana-strategis-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan-tahun-2025-2029

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Tahun 2025 - 2029

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 3 · Tahun 2023 • 15 Jun 2026

Penataan Kerja Sama Di Lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

literasihukum.com/peraturan/18299/penataan-kerja-sama-di-lingkungan-kementrian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama Di Lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 3 · Tahun 2025 • 14 Jul 2026

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

literasihukum.com/peraturan/11875/pelaksanaan-pemberian-tunjangan-kinerja-di-lingkungan-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi,…

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 25 · Tahun 2025 • 24 Jun 2026

Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer

literasihukum.com/peraturan/7444/penyelenggaraan-layanan-jasa-hukum-persekutuan-perdata-persekutuan-firma-dan-persekutuan-komanditer

Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 20 · Tahun 2023 • 24 Jul 2026

Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia

literasihukum.com/peraturan/18080/pencabutan-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-9-tahun-2012-tentang-penerbitan-paspor-biasa-bagi-calon-tenaga-kerja-indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia