Hasil Pencarian: pencucian uang

Opini • 06 Feb 2024

Memperkuat Investigasi Korupsi dan TPPU: Memanfaatkan Kekuatan Artificial Intelligence

literasihukum.com/artificial-intelligence

Artikel ini membahas tentang peran signifikan dan saran penerapan Artificial Intelligence sebagai inovasi digital di bidang hukum

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 15 · Tahun 1951 • 10 Sep 1951

Penilaian dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing, Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan Tentang Perubahan Pajak Peralihan 1944

literasihukum.com/peraturan/16576/penilaian-dari-bagian-bagian-pendapatan-dan-kekayaan-baik-yang-diperoleh-maupun-yang-berada-dalam-uang-asing-untuk-pemungutan-pajak-peralihan-pajak-upah-pajak-perseroan-dan-pajak-kekayaan-dan-tentang-perubahan-pajak-peralihan-1944

…dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing, Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan Tentang Perubahan Pajak Peralihan 1944

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 20 · Tahun 1951 • 27 Sep 1951

Penghentian Berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan Menetapan Peraturan Baru tentang Mata Uang

literasihukum.com/peraturan/16571/penghentian-berlakunya-indische-muntwet-1912-dan-menetapan-peraturan-baru-tentang-mata-uang

…Penghentian Berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan Menetapan Peraturan Baru tentang Mata Uang

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 31 · Tahun 1954 • 07 Sep 1954

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1954 tentang Pemungutan Tambahan Pembayaran atas Pengiriman Uang Keluar Negeri Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16872/penetapan-undang-undang-darurat-no-5-tahun-1954-tentang-pemungutan-tambahan-pembayaran-atas-pengiriman-uang-keluar-negeri-sebagai-undang-undang

…ng-Undang Darurat No. 5 Tahun 1954 tentang Pemungutan Tambahan Pembayaran atas Pengiriman Uang Keluar Negeri Sebagai Undang-Undang

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 21 · Tahun 1956 • 01 Sep 1956

Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 18) tentang Larangan untuk Mengumpulkan Uang Logam yang Sah dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah" Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16758/penetapan-undang-undang-darurat-no-4-tahun-1955-lembaran-negara-tahun-1955-no-18-tentang-larangan-untuk-mengumpulkan-uang-logam-yang-sah-dan-larangan-memperhitungkan-agio-pada-waktu-penukaran-alat-alat-pembayaran-yang-sah-sebagai-undang-undang

…No. 4 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 18) tentang Larangan untuk Mengumpulkan Uang Logam yang Sah dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah" Sebagai Undang-Undang

Peraturan Undang-undang Darurat · No. 4 · Tahun 1958 • 30 Apr 1958

Pengubahan "Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953" (Undang- Undang No. 27 Tahun 1953, Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 77)

literasihukum.com/peraturan/16640/pengubahan-undang-undang-mata-uang-tahun-1953-undang-undang-no-27-tahun-1953-lembaran-negara-tahun-1953-no-77

Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1958 tentang Pengubahan "Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953" (Undang- Undang No. 27 Tahun 1953, Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 77)

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 71 · Tahun 1958 • 09 Sep 1958

Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 46), Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/15917/penetapan-undang-undang-darurat-no-4-tahun-1958-tentang-pengubahan-undang-undang-mata-uang-tahun-1953-lembaran-negara-tahun-1958-no-46-sebagai-undang-undang

…ng Penetapan Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1958 Tentang Pengubahan Undang-Undang Mata Uang Tahun 1953 (Lembaran-Negara Tahun 1958 No. 46), Sebagai Undang-Undang

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 9 · Tahun 1959 • 02 Apr 1959

Pembebasan R. Soemantri Soerjoadiprojo dari Kewajiban untuk Menggantikan Uang

literasihukum.com/peraturan/16710/pembebasan-r-soemantri-soerjoadiprojo-dari-kewajiban-untuk-menggantikan-uang

…hun 1959 tentang Pembebasan R. Soemantri Soerjoadiprojo dari Kewajiban untuk Menggantikan Uang

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 5 · Tahun 1959 • 14 Sep 1959

Ketentuan Di Bidang Fiskal Mengenai Penurunan Nilai Uang Kertas Rp. 1.000,- DAN Rp. 500,-

literasihukum.com/peraturan/15735/ketentuan-di-bidang-fiskal-mengenai-penurunan-nilai-uang-kertas-rp-1000-dan-rp-500

…ng (Perpu) Nomor 5 Tahun 1959 tentang Ketentuan Di Bidang Fiskal Mengenai Penurunan Nilai Uang Kertas Rp. 1.000,- DAN Rp. 500,-

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 6 · Tahun 1959 • 14 Sep 1959

Pembatasan Waktu Untuk Melaksanakan Hak Menuntut Penukaran Uang Kertas Bank Pecahan-Pecahan Rp. 1.000,- DAN Rp. 500,- Yang Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1959 Nilainya Masing-Masing Telah Diturunkan Menjadi Rp. 100,- DAN Rp. 50,-

literasihukum.com/peraturan/15734/pembatasan-waktu-untuk-melaksanakan-hak-menuntut-penukaran-uang-kertas-bank-pecahan-pecahan-rp-1000-dan-rp-500-yang-dengan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-no-2-tahun-1959-nilainya-masing-masing-telah-diturunkan-menjadi-rp-100-dan-rp-50

…pu) Nomor 6 Tahun 1959 tentang Pembatasan Waktu Untuk Melaksanakan Hak Menuntut Penukaran Uang Kertas Bank Pecahan-Pecahan Rp. 1.000,- DAN Rp. 500,- Yang Dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1959 Nilainya Masing-M…