Menampilkan 31–39 dari 39 hasil
· ~0ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 13 · Tahun 1953
Penetapan Peraturan Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Nomor 84 Tahun 1952) tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan Sebagai Undang-Undang
literasihukum.com/peraturan/17395/penetapan-peraturan-dalam-undang-undang-darurat-nomor-12-tahun-1952-lembaran-negara-nomor-84-tahun-1952-tentang-kewajiban-anggota-angkatan-perang-untuk-tetap-dalam-dinas-ketentaraan-sebagai-undang-undang
…m Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Nomor 84 Tahun 1952) tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan Sebagai Undang-Undang
Peraturan
Peraturan Menteri Perhubungan · No. 5 · Tahun 2024
Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut
literasihukum.com/peraturan/16486/penyelenggaraan-kewajiban-pelayanan-publik-untuk-angkutan-barang-di-laut
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 40 · Tahun 2019
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH
literasihukum.com/peraturan/7179/tata-cara-pelaksanaan-konfirmasi-status-wajib-pajak-dan-penelitian-terhadap-pemenuhan-kewajiban-pajak-daerah
…ang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 8 · Tahun 2025
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WALJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK
literasihukum.com/peraturan/13419/tata-cara-pelaksanaan-konfirmasi-status-waljib-pajak-terhadap-pemenuhan-kewajiban-pajak
…ahun 2025 tentang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WALJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK
Peraturan
Peraturan Menteri Perhubungan · No. 8 · Tahun 2023
Tarif Batas atas Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi
literasihukum.com/peraturan/16480/tarif-batas-atas-kewajiban-pelayanan-publik-bidang-angkutan-laut-untuk-penumpang-kelas-ekonomi
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tarif Batas atas Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 5 · Tahun 2019
Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten Muna Barat
literasihukum.com/peraturan/12989/tata-cara-pelaksanaan-konfirmasi-status-wajib-pajak-terhadap-pemenuhan-kewajiban-pajak-di-kabupaten-muna-barat
…Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak di Kabupaten Muna Barat
Peraturan
Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 46 · Tahun 2025
Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah
literasihukum.com/peraturan/1613/tata-cara-pelaksanaan-konfirmasi-status-wajib-pajak-dan-penelitian-terhadap-pemenuhan-kewajiban-pajak-daerah
…ang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah
Peraturan
Peraturan Menteri Keuangan · No. 164 · Tahun 2023
Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelpaoran Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak
literasihukum.com/peraturan/16178/tata-cara-pengenaan-pajak-penghasilan-atas-penghasilan-dari-usaha-yang-diterima-atau-diperoleh-oleh-wajib-pajak-yang-memiliki-peredaran-bruto-tertentu-dan-kewajiban-pelpaoran-usaha-untuk-dikukuhkan-sebagai-pengusaha-kena-pajak
…Yang Diterima Atau Diperoleh Oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelpaoran Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak
Peraturan
Peraturan Menteri Perhubungan · No. 32 · Tahun 2024
Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi
literasihukum.com/peraturan/14880/tata-cara-penyelenggaraan-kewajiban-pelayanan-publik-angkutan-orang-dengan-kereta-api-pelayanan-kelas-ekonomi
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Angkutan Orang Dengan Kereta Api Pelayanan Kelas Ekonomi