Hasil Pencarian: kewajiban pengemudi ojol

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 6 · Tahun 1946

Mengadakan Perubahan Dalam Perpu Tahun 1946 Nomor 3 Dari Hak Kewajiban Menyimpan Uang

literasihukum.com/peraturan/15682/mengadakan-perubahan-dalam-perpu-tahun-1946-nomor-3-dari-hak-kewajiban-menyimpan-uang

…) Nomor 6 Tahun 1946 tentang Mengadakan Perubahan Dalam Perpu Tahun 1946 Nomor 3 Dari Hak Kewajiban Menyimpan Uang

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 3 · Tahun 2025

Pedoman Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban, dan Pemberhentian Tenaga Profesional Lainnya Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Dengan Perjanjian Kontrak Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotapinang

literasihukum.com/peraturan/6414/pedoman-pengadaan-persyaratan-pengangkatan-penempatan-batas-usia-masa-kerja-hak-kewajiban-dan-pemberhentian-tenaga-profesional-lainnya-pegawai-badan-layanan-umum-daerah-dengan-perjanjian-kontrak-pada-rumah-sakit-umum-daerah-kotapinang

…ng Pedoman Pengadaan, Persyaratan, Pengangkatan, Penempatan, Batas Usia, Masa Kerja, Hak, Kewajiban, dan Pemberhentian Tenaga Profesional Lainnya Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Dengan Perjanjian Kontrak Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kotap…

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 56 · Tahun 2024

Pemberian Dukungan Dalam Rangka Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah Untuk Mendanai Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

literasihukum.com/peraturan/15267/pemberian-dukungan-dalam-rangka-penyelesaian-pemenuhan-kewajiban-pemerintah-daerah-untuk-mendanai-pemilihan-kepala-daerah-serentak-tahun-2024

…uangan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pemberian Dukungan Dalam Rangka Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Pemerintah Daerah Untuk Mendanai Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 3 · Tahun 2015

Pemberian Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik

literasihukum.com/peraturan/5827/pemberian-subsidi-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-kepada-perseroan-terbatas-transportasi-jakarta-dalam-rangka-pelaksanaan-kewajiban-pelayanan-publik

…an Belanja Daerah Kepada Perseroan Terbatas Transportasi Jakarta Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 6 · Tahun 2008

Pemberian Tugas Dan Kewajiban Pemerintahan Lainnya Kepada Wakil Walikota Sukabumi

literasihukum.com/peraturan/13504/pemberian-tugas-dan-kewajiban-pemerintahan-lainnya-kepada-wakil-walikota-sukabumi

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pemberian Tugas Dan Kewajiban Pemerintahan Lainnya Kepada Wakil Walikota Sukabumi

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 13 · Tahun 1953

Penetapan Peraturan Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Nomor 84 Tahun 1952) tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan Sebagai Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/17395/penetapan-peraturan-dalam-undang-undang-darurat-nomor-12-tahun-1952-lembaran-negara-nomor-84-tahun-1952-tentang-kewajiban-anggota-angkatan-perang-untuk-tetap-dalam-dinas-ketentaraan-sebagai-undang-undang

…m Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Nomor 84 Tahun 1952) tentang Kewajiban Anggota Angkatan Perang untuk Tetap Dalam Dinas Ketentaraan Sebagai Undang-Undang

Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan · No. 5 · Tahun 2024

Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut

literasihukum.com/peraturan/16486/penyelenggaraan-kewajiban-pelayanan-publik-untuk-angkutan-barang-di-laut

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 40 · Tahun 2019

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

literasihukum.com/peraturan/7179/tata-cara-pelaksanaan-konfirmasi-status-wajib-pajak-dan-penelitian-terhadap-pemenuhan-kewajiban-pajak-daerah

…ang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 8 · Tahun 2025

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WALJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK

literasihukum.com/peraturan/13419/tata-cara-pelaksanaan-konfirmasi-status-waljib-pajak-terhadap-pemenuhan-kewajiban-pajak

…ahun 2025 tentang TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WALJIB PAJAK TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK

Peraturan Peraturan Menteri Perhubungan · No. 8 · Tahun 2023

Tarif Batas atas Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi

literasihukum.com/peraturan/16480/tarif-batas-atas-kewajiban-pelayanan-publik-bidang-angkutan-laut-untuk-penumpang-kelas-ekonomi

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tarif Batas atas Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi