Peraturan Undang-undang (UU) · No. 16 · Tahun 1982

Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar

literasihukum.com/peraturan/17135/pembentukan-pengadilan-tinggi-nusa-tenggara-barat-di-mataram-dan-perubahan-wilayah-hukum-pengadilan-tinggi-denpasar

…entang Pembentukan Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 5 · Tahun 1978

Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta

literasihukum.com/peraturan/17100/pembentukan-pengadilan-tinggi-pontianak-dan-perubahan-wilayah-hukum-pengadilan-tinggi-jakarta

…Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 13 · Tahun 1982

Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang

literasihukum.com/peraturan/17138/pembentukan-pengadilan-tinggi-riau-di-pekanbaru-dan-perubahan-wilayah-hukum-pengadilan-tinggi-padang

…Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Padang

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 18 · Tahun 1982

Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado

literasihukum.com/peraturan/17133/pembentukan-pengadilan-tinggi-sulawesi-tengah-di-palu-dan-perubahan-wilayah-hukum-pengadilan-tinggi-manado

…1982 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Manado

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 19 · Tahun 1982

Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang

literasihukum.com/peraturan/17132/pembentukan-pengadilan-tinggi-sulawesi-tenggara-di-kendari-dan-perubahan-wilayah-hukum-pengadilan-tinggi-ujung-pandang

…tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Ujung Pandang

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 16 · Tahun 1968

Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan

literasihukum.com/peraturan/16974/pembentukan-pengadilan-tinggi-di-banda-aceh-dan-perubahan-daerah-hukum-pengadilan-tinggi-di-medan

…or 16 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 1 · Tahun 1969

Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bandung dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta

literasihukum.com/peraturan/17005/pembentukan-pengadilan-tinggi-di-bandung-dan-perubahan-daerah-hukum-pengadilan-tinggi-di-jakarta

…Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Bandung dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Jakarta

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 36 · Tahun 2025 • 11 Jul 2026

Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Perguruan Tinggi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

literasihukum.com/peraturan/6853/bantuan-pendidikan-bagi-peserta-didik-rawan-melanjutkan-pendidikan-pada-jenjang-pendidikan-dasar-menengah-dan-perguruan-tinggi-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bandung Nomor 36 Tahun 2025 tentang Bantuan Pendidikan bagi Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan pada Jenjang Pendidikan Dasar, Menengah, dan Perguruan Tinggi yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan d…

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 30 · Tahun 2013 • 26 Sep 2013

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

literasihukum.com/peraturan/18722/jaringan-dokumentasi-dan-informasi-hukum-di-lingkungan-kementerian-hukum-dan-hak-asasi-manusia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2013 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 4 · Tahun 2023 • 15 Jun 2026

Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Kemaanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

literasihukum.com/peraturan/18296/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-kemaanan-nomor-1-tahun-2021-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, Dan Kemaanan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian K…