Hasil Pencarian: hukum ekonomi

Peraturan Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif · No. 6 · Tahun 2025 • 25 Sep 2025

Penilai Kekayaan Intelektual

literasihukum.com/peraturan/10219/penilai-kekayaan-intelektual

Peraturan Menteri Ekonomi Kreatif Nomor 6 Tahun 2025 tentang Penilai Kekayaan Intelektual

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 54 · Tahun 2023

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil atas Pengelolaan Hotel Praktik Politeknik Pariwisata yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

literasihukum.com/peraturan/18607/jenis-dan-tarif-atas-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-yang-bersifat-volatil-atas-pengelolaan-hotel-praktik-politeknik-pariwisata-yang-berlaku-pada-kementerian-pariwisata-dan-ekonomi-kreatifbadan-pariwisata-dan-ekonomi-kreatif

…gelolaan Hotel Praktik Politeknik Pariwisata yang Berlaku pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Peraturan Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif · No. 7 · Tahun 2024

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif

literasihukum.com/peraturan/16128/organisasi-dan-tata-kerja-balai-pengembangan-usaha-ekonomi-kreatif

Peraturan Menteri Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Nomor 7 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif

Peraturan Peraturan Presiden (Perpres) · No. 15 · Tahun 2025

Pengesahan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity Agreement Relating to a Clean Economy (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran terkait Ekonomi Bersih)

literasihukum.com/peraturan/14675/pengesahan-indo-pacific-economic-framework-for-prosperity-agreement-relating-to-a-clean-economy-persetujuan-kerangka-ekonomi-indo-pasifik-untuk-kemakmuran-terkait-ekonomi-bersih

…omic Framework for Prosperity Agreement Relating to a Clean Economy (Persetujuan Kerangka Ekonomi Indo-Pasifik untuk Kemakmuran terkait Ekonomi Bersih)

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 3 · Tahun 2023 • 15 Jun 2026

Penataan Kerja Sama Di Lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

literasihukum.com/peraturan/18299/penataan-kerja-sama-di-lingkungan-kementrian-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penataan Kerja Sama Di Lingkungan Kementrian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Peraturan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan · No. 3 · Tahun 2025 • 14 Jul 2026

Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan

literasihukum.com/peraturan/11875/pelaksanaan-pemberian-tunjangan-kinerja-di-lingkungan-kementerian-koordinator-bidang-hukum-hak-asasi-manusia-imigrasi-dan-pemasyarakatan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi,…

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 25 · Tahun 2025 • 24 Jun 2026

Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer

literasihukum.com/peraturan/7444/penyelenggaraan-layanan-jasa-hukum-persekutuan-perdata-persekutuan-firma-dan-persekutuan-komanditer

Peraturan Menteri Hukum Nomor 25 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Jasa Hukum Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Komanditer

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 20 · Tahun 2023 • 24 Jul 2026

Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia

literasihukum.com/peraturan/18080/pencabutan-peraturan-menteri-hukum-dan-hak-asasi-manusia-nomor-9-tahun-2012-tentang-penerbitan-paspor-biasa-bagi-calon-tenaga-kerja-indonesia

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penerbitan Paspor Biasa bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia

Kamus Hukum

Rahasia dagang

literasihukum.com/kamus-hukum/366/rahasia-dagang

…ogi/bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan dijaga kerahasiaannya. Kategori: Istilah Umum, Hukum Siber & Data Contoh: Contoh penggunaan: istilah "Rahasia dagang" sering digunakan dalam konteks hukum. | Rahasia dagang: Istilah ini dipakai unt…

Kamus Hukum

Saham biasa

literasihukum.com/kamus-hukum/918/saham-biasa

…umnya memberikan hak suara dan hak ekonomi sesuai ketentuan. Contoh: Dalam transaksi, tim hukum melakukan saham biasa untuk memetakan risiko. Hukum Bisnis & Korporasi Rujukan umum: hukum perusahaan & kontrak bisnis