Menampilkan 31–40 dari 81 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 2 · Tahun 2021
• 19 Jul 2026
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
literasihukum.com/peraturan/15130/perubahan-kedua-atas-undang-undang-nomor-21-tahun-2001-tentang-otonomi-khusus-bagi-provinsi-papua
…rubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
Berita
• 16 Jan 2025
MK Periksa 30 Sidang Sengketa Pilkada Serentak 2024, 7 Perkara Berasal dari Papua
news.literasihukum.com/mk-periksa-30-sidang-sengketa-pilkada-serentak-2024-7-perkara-berasal-dari-papua
…Konstitusi memeriksa 30 sengketa Pilkada serentak 2024 hari ini, termasuk 7 perkara dari Papua. Sidang dilakukan oleh tiga panel majelis hakim dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.
Peraturan
Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional · No. 1 · Tahun 2025
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua
literasihukum.com/peraturan/14746/musyawarah-perencanaan-pembangunan-otonomi-khusus-provinsi-papua
…nal Nomor 1 Tahun 2025 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua
Peraturan
Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi · No. 12 · Tahun 2025
Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
literasihukum.com/peraturan/14711/organisasi-dan-tata-kerja-institut-seni-budaya-indonesia-tanah-papua
…omor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Budaya Indonesia Tanah Papua
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 35 · Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Supiori Di Provinsi Papua
literasihukum.com/peraturan/17513/pembentukan-kabupaten-supiori-di-provinsi-papua
Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Supiori Di Provinsi Papua
Peraturan
Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 2 · Tahun 2024
Pembentukan Panitia Pemilihan dan Tata Cara Seleksi Calon Anggota Panitia Seleksi Dalam Rangka Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Melalui Mekanisme Pengangkatan
literasihukum.com/peraturan/16299/pembentukan-panitia-pemilihan-dan-tata-cara-seleksi-calon-anggota-panitia-seleksi-dalam-rangka-pengisian-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-papua-melalui-mekanisme-pengangkatan
…eksi Calon Anggota Panitia Seleksi Dalam Rangka Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Melalui Mekanisme Pengangkatan
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 8 · Tahun 2021
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara
literasihukum.com/peraturan/14596/pembentukan-pengadilan-tinggi-agama-bali-pengadilan-tinggi-agama-papua-barat-pengadilan-tinggi-agama-kepulauan-riau-pengadilan-tinggi-agama-sulawesi-barat-dan-pengadilan-tinggi-agama-kalimantan-utara
…or 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 9 · Tahun 2021
Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
literasihukum.com/peraturan/14595/pembentukan-pengadilan-tinggi-papua-barat-pengadilan-tinggi-kepulauan-riau-pengadilan-tinggi-sulawesi-barat-dan-pengadilan-tinggi-kalimantan-utara
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Papua Barat, Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 29 · Tahun 2022
Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
literasihukum.com/peraturan/14323/pembentukan-provinsi-papua-barat-daya
Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
Peraturan
Peraturan Presiden (Perpres) · No. 108 · Tahun 2025
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua
literasihukum.com/peraturan/1888/pengadaan-barangjasa-pemerintah-dalam-rangka-percepatan-pembangunan-di-papua
…ahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Rangka Percepatan Pembangunan di Papua