Hasil Pencarian: Warga Sipil

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 2 · Tahun 1970

Pencabutan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/17039/pencabutan-peraturan-presiden-no-2-tahun-1959-tentang-larangan-keanggotaan-partai-politik-bagi-pejabat-negeri-warga-negara-republik-indonesia

…Presiden No. 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia

Peraturan Peraturan Menteri Kesehatan · No. 6 · Tahun 2023

Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing

literasihukum.com/peraturan/18802/pendayagunaan-tenaga-kesehatan-warga-negara-asing

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing

Peraturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 3 · Tahun 1960

Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda

literasihukum.com/peraturan/15830/penguasaan-benda-benda-tetap-milik-perseorangan-warga-negara-belanda

…Undang (Perpu) Nomor 3 Tahun 1960 tentang Penguasaan Benda-Benda Tetap Milik Perseorangan Warga Negara Belanda

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 31 · Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Gotong Royong Tingkat Kota, Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW)

literasihukum.com/peraturan/6879/perubahan-atas-peraturan-walikota-nomor-12-tahun-2023-tentang-pelaksanaan-gotong-royong-tingkat-kota-gotong-royong-tingkat-kecamatan-gotong-royong-mandiri-tingkat-rukun-tetangga-rt-rukun-warga-rw

…Gotong Royong Tingkat Kecamatan, Gotong Royong Mandiri Tingkat Rukun Tetangga (RT)/ Rukun Warga (RW)

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 77 · Tahun 1957

Pesetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina

literasihukum.com/peraturan/15925/pesetujuan-mengenai-warga-negara-yang-berada-secara-tidak-sah-di-daerah-republik-indonesia-dan-republik-pilipina

Undang-undang (UU) Nomor 77 Tahun 1957 tentang Pesetujuan Mengenai Warga Negara yang Berada Secara Tidak Sah di Daerah Republik Indonesia dan Republik Pilipina

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 8 · Tahun 2025

Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga

literasihukum.com/peraturan/5795/petunjuk-pelaksanaan-pembentukan-rukun-tetangga-dan-rukun-warga

…ukan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga

Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 27 · Tahun 2009

Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Buku Administrasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga

literasihukum.com/peraturan/13172/petunjuk-pelaksanaan-pembentukan-dan-buku-administrasi-rukun-warga-dan-rukun-tetangga

…Nomor 27 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembentukan dan Buku Administrasi Rukun Warga dan Rukun Tetangga

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 6 · Tahun 2025

Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

literasihukum.com/peraturan/14757/tata-cara-penegasan-status-kewarganegaraan-republik-indonesia-bagi-warga-negara-indonesia-di-luar-wilayah-negara-kesatuan-republik-indonesia

Peraturan Menteri Hukum Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penegasan Status Kewarganegaraan Republik Indonesia bagi Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Peraturan Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 2 · Tahun 2024

Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa serta Permohonan dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa

literasihukum.com/peraturan/17993/tata-cara-penetapan-negara-calling-visa-serta-permohonan-dan-pemberian-visa-bagi-warga-negara-dari-negara-calling-visa

…tentang Tata Cara Penetapan Negara Calling Visa serta Permohonan dan Pemberian Visa bagi Warga Negara dari Negara Calling Visa

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 26 · Tahun 2025 • 14 Jul 2026

Tata Cara Pengangangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil

literasihukum.com/peraturan/12378/tata-cara-pengangangkatan-pelantikan-dan-pengambilan-sumpah-atau-janji-mutasi-pemberhentian-dan-pengangkatan-kembali-pejabat-penyidik-pegawai-negeri-sipil-serta-kartu-tanda-pengenal-pejabat-penyidik-pegawai-negeri-sipil

…u Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil