Hasil Pencarian: UU Kementerian Negara

Peraturan Peraturan Menteri Keuangan · No. 17 · Tahun 2024

Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara, Yang Dikuasai Negara, Dan Yang Menjadi Milik Negara

literasihukum.com/peraturan/16421/tata-cara-penyelesaian-barang-kena-cukai-dan-barang-lain-yang-dirampas-untuk-negara-yang-dikuasai-negara-dan-yang-menjadi-milik-negara

…2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Barang Kena Cukai Dan barang Lain Yang Dirampas Untuk Negara, Yang Dikuasai Negara, Dan Yang Menjadi Milik Negara

Berita • 11 Mar 2023

Menko Polhukam Ungkap Modus Pencucian Uang di Kementerian

news.literasihukum.com/modus-pencucian-uang-di-kementerian

Aparat Penegak Hukum akan Menindak Kasus Pencucian Uang di Berbagai Kementerian Berita Hukum - Menteri Polhukam, Mahfud MD menyatakan jika pemimpin kementerian tidak mampu menertibkan hal tersebut,...

Peraturan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan · No. 33 · Tahun 2019 • 13 Jun 2026

Tata Cara Pengurusan Piutang Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

literasihukum.com/peraturan/16186/tata-cara-pengurusan-piutang-negara-dari-penerimaan-negara-bukan-pajak-lingkungan-kementerian-lingkungan-hidup-dan-kehutanan

…tentang Tata Cara Pengurusan Piutang Negara dari Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Peraturan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat · No. 5 · Tahun 2024

Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak Sampai Dengan Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

literasihukum.com/peraturan/16288/besaran-persyaratan-dan-tata-cara-pengenaan-tarif-penerimaan-negara-bukan-pajak-sampai-dengan-rp000-nol-rupiah-atau-0-nol-persen-atas-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-yang-berlaku-pada-kementerian-pekerjaan-umum-dan-perumahan-rakyat

…l Rupiah) atau 0% (Nol Persen) atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Peraturan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional · No. 10 · Tahun 2024

Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

literasihukum.com/peraturan/10765/pengelolaan-barang-milik-negara-di-lingkungan-kementerian-perencanaan-pembangunan-nasionalbadan-perencanaan-pembangunan-nasional

…ngunan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 12 · Tahun 1980

Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

literasihukum.com/peraturan/17111/hak-keuanganadministratif-pimpinan-dan-anggota-lembaga-tertinggitinggi-negara-serta-bekas-pimpinan-lembaga-tertinggitinggi-negara-dan-bekas-anggota-lembaga-tinggi-negara

Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 9 · Tahun 1969

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1969 (lembaran negara tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-Undang

literasihukum.com/peraturan/16997/penetapan-peraturan-pemerintah-pengganti-undang-undang-no-1-tahun-1969-lembaran-negara-tahun-1969-no-16-tambahan-lembaran-negara-no-2890-tentang-bentuk-bentuk-usaha-negara-menjadi-undang-undang

Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1969 (lembaran negara tahun 1969 No. 16; Tambahan Lembaran Negara No. 2890) tentang Bentuk-Bentuk Usaha Negara Menjadi Undang-U…

Peraturan Peraturan Pemerintah (PP) · No. 5 · Tahun 1969

Pelaksanaan Undang-Undang No 10 Tahun 1968 (Lembaran Negara RI Tahun 1968 No 54; Tambahan Lembaran Negara No 2861) Tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing Dan Pajak Radio Kepada Daerah

literasihukum.com/peraturan/15602/pelaksanaan-undang-undang-no-10-tahun-1968-lembaran-negara-ri-tahun-1968-no-54-tambahan-lembaran-negara-no-2861-tentang-penyerahan-pajak-pajak-negara-bea-balik-nama-kendaraan-bermotor-pajak-bangsa-asing-dan-pajak-radio-kepada-daerah

…ntah (PP) Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 10 Tahun 1968 (Lembaran Negara RI Tahun 1968 No 54; Tambahan Lembaran Negara No 2861) Tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa A…

Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 4 · Tahun 2025 • 16 Apr 2025

Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah

literasihukum.com/peraturan/14631/pelaksanaan-tugas-kedinasan-pegawai-aparatur-sipil-negara-secara-fleksibel-pada-instansi-pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah

Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi · No. 7 · Tahun 2025 • 12 Jun 2026

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Jaminan Produk Halal

literasihukum.com/peraturan/14425/perubahan-atas-peraturan-menteri-pendayagunaan-aparatur-negara-dan-reformasi-birokrasi-nomor-12-tahun-2023-tentang-jabatan-fungsional-pengawas-jaminan-produk-halal

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Pengawa…